Bingkai Nasional - Presiden Joko Widodo, juga dikenal sebagai Jokowi, telah mengutuk serangan baru-baru ini terhadap pejabat ASEAN yang berada di Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, 8 Mei 2023, Jokowi mendesak para pelaku untuk menghentikan kekerasan dan meminta semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam dialog untuk menemukan solusi damai.

Para pejabat ASEAN diserang saat memberikan bantuan di Myanmar, yang berada dalam keadaan kekacauan politik sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Serangan itu belum diklaim oleh kelompok atau individu mana pun, dan junta militer belum merilis pernyataan apa pun mengenai insiden tersebut.

Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh kelompok-kelompok oposisi setelah kudeta, juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang serangan yang terjadi.

Pemerintah Persatuan Nasional didukung oleh beberapa kelompok bersenjata yang telah membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). Setelah serangan itu, PDF melaporkan bahwa telah terjadi serangan di distrik Taunggyi di Negara Bagian Shan.

Pernyataan Jokowi adalah kecaman yang jelas terhadap penggunaan kekerasan di Myanmar.

Baca Juga: Visi ASEAN Pasca 2025, Akan Dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Dia menekankan bahwa tindakan seperti itu hanya menyebabkan kerugian bagi orang yang tidak bersalah, dan tidak ada yang mendapat manfaat dari situasi ini.

Presiden juga meminta semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menemukan resolusi damai untuk krisis di Myanmar.

Situasi kemanusiaan di Myanmar sangat mengerikan sejak kudeta militer. Ekonomi negara telah lumpuh, dan orang-orang telah memprotes rezim militer, yang telah menanggapi dengan kekerasan, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera.

Serangan terhadap para pejabat ASEAN merupakan indikasi yang jelas tentang ketidakamanan di negara itu dan perlunya resolusi damai.

Seruan Jokowi untuk dialog sangat penting dalam menemukan jalan ke depan bagi Myanmar.

Negara ini membutuhkan solusi politik yang inklusif bagi semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Persatuan Nasional, junta militer, dan kelompok politik lainnya perlu datang ke meja perundingan dan menemukan jalan ke depan bagi negara.