Universitas Pendidikan Indonesia Sekarang Ada Program Studi Ilmu Hukum

Bingkai Nasional - Universitas Pendidikan Indonesia Bandung sekarang telah memiliki Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) UPI.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Resmikan Program Studi Ilmu Hukum,pada tanggal 12 Maret 2024, yang bertepatan dengan 1 Ramadlan 1445, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd, MA, secara resmi membuka Program Studi Ilmu Hukum.

Pendirian Program Studi Ilmu Hukum ini telah diinisiasi sejak tahun 2023 dan telah melewati berbagai tahapan persyaratan yang diperlukan.

Baca Juga: Moderasi di Lingkungan Pendidikan Umum Harus Dilestarikan!

Prodi ini telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum sebagai Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tertera dalam surat ketetapan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nomor 465/BAN-PT/LL/2024.

Menurut Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P. S.Pd., M.H., M.Si., selaku Ketua Tim Pengembang Program Studi Ilmu Hukum FPIPS UPI, visi dari Program Studi S1 Ilmu Hukum adalah menjadi pelopor (leading) dan unggul (outstanding) berbasis riset untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang profesional, kompetitif, inovatif, bermoral, serta mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan utama Program Studi ini adalah menjadikan Program Studi S1 Ilmu Hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum terbaik di Indonesia dengan reputasi internasional.

Baca Juga: Pentingnya Mencerdaskan Anak Bangsa Dengan Pendidikan!

Darmawan juga mengungkapkan bahwa Program Studi S1 Ilmu Hukum FPIPS UPI memiliki sejumlah sasaran yang diharapkan, antara lain:

1. Terwujudnya pembelajaran berbasis penelitian (research based learning).

2. Terpenuhinya Program Studi S1 Ilmu Hukum berkelas dunia dengan peningkatan reputasi internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pemantapan peran dalam penyelesaian masalah-masalah bangsa dengan pendekatan kerakyatan dan kearifan lokal Indonesia, serta mengangkatnya ke tingkat internasional.

4. Terwujudnya lulusan SDM ahli di bidang hukum yang mampu bersaing secara nasional maupun global.

Baca Juga: Empat Elemen Kunci Perkuat Pendidikan PAUD, Para Bunda Harus Memahami Secara Keseluruhan