Sama dengan Indonesia, Filipina Capai Kesepakatan Tarif Impor 19 Persen dengan AS

BINGKAI NASIONAL - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump masih menjadi sorotan dengan kebijakan tarif impor yang ia patok untuk sejumlah negara.

Bukan cuma Indonesia, Donald Trump kali ini mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang terbaru dengan Filipina.

Tarif impor Filipina ke AS dari sebelumnya 20 persen kini sudah ditetapkan menjadi sebesar 19 persen.

Baca Juga: Bupati Gunung Kidul Sentil Penerima Bansos yang Masih Utamakan Beli Rokok dan Skincare

Trump dan Presiden Filipina, Marcos menyepakati kesepakatan dagang terbaru itu setelah pertemuan bilateral di Gedung Putih, Weshington DC, Selasa 22 Juli 2025 Waktu setempat.

"Filipina akan menjadi pasar terbuka bagi Amerika Serikat, dan nol tarif (untuk AS)," ujar Trump sebagaimana dilansir dari Al Jazeera pada Rabu, 23 Juli 2025.

Di sisi lain, Trump juga mengumumkan tarif dagang antara AS dan Filipina sebesar 19 persen, plus adanya kerja sama secara militer.

Baca Juga: Kementerian BUMN Dorong Revolusi Komunikasi Digital Lewat AI dan Peran Karyawan sebagai Duta Perusahaan

"Filipina akan membayar Tarif sebesar 19 persen. Selain itu, kita akan bekerja sama secara militer," tukasnya.

Perihal itu, Presiden Marcos menanggapi kesepakatan ini dengan menyebut, penurunan tarif tersebut sebagai 'pencapaian signifikan' bagi negaranya dalam memperkuat hubungan dagang dengan AS.

"Sebagai bagian dari kesepakatan, Filipina juga akan meningkatkan volume impor produk pertanian dan kesehatan dari AS, termasuk kedelai, gandum, dan obat-obatan,” demikian penuturan Al Jazeera melansir dari artikel yang sama.

Baca Juga: 151 KKMP se-Kota Bandung Resmi Diluncurkan, Farhan: Bukan Sekedar Simpan Pinjam Biasa!

“Langkah ini disebut Marcos sebagai bentuk komitmen Filipina dalam memperdalam kerja sama ekonomi bilateral," sambungnya.

Sebelumnya diketahui, kebijakan tarif baru ini muncul dalam konteks kebijakan Trump yang sejak April 2025 lalu memberlakukan tarif tinggi terhadap puluhan mitra dagang, kebijakan tersebut sempat ditangguhkan selama 90 hari untuk memberi ruang negosiasi.