BINGKAINASIONAL.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengajak seluruh negara untuk kembali berpikir secara multilateral dalam menyikapi dinamika perdagangan, keuangan dan ekonomi global.
Ia menekankan pentingnya mengfungsikan kembali lembaga-lembaga internasional seperti World Trade Organization (WTO) IMF dan Bank Dunia sesuai tujuan awal pembentukannya.
"Saya mengajak semua negara untuk berfikir secara multilateral. Saatnya WTO membuktikan diri bahwa mereka duduk untuk kepentingan internasional," ungkapnya, dikutip 24 Juli 2025.
Baca Juga: Sama dengan Indonesia, Filipina Capai Kesepakatan Tarif Impor 19 Persen dengan AS
Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi sejak perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina pada 2018 lalu.
Menurutnya, kebijakan sepihak AS dalam mengeluarkan tarif terhadap banyak negara menunjukkan gejala mengarah pada tatanan internasional tak beraturan.
"Lucu sekaligus sedih, tidak ada satupun negara yang membawa kasus ini ke sidang WTO. Semua ramai-ramai berunding dengan AS dengan posisi tawar yang lemah. Jadinya bukan berunding, tetapi mengiba belas kasih," lanjutnya.
Padahal semangat awal GATT atau sekarang dikenal dengan WTO adalah untuk mendorong perdagangan bebas secara adil dengan prinsip non diskriminasi.
Baca Juga: Bupati Gunung Kidul Sentil Penerima Bansos yang Masih Utamakan Beli Rokok dan Skincare
Ia mengingatkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia awalnya dipaksa untuk ikut serta dalam sistem perdagangan bebas meski harus menghadapi dominasi negara maju.
"Negara-negara berkembang seperti Indonesia ‘babak belur’, seperti pertarungan Daud dan Goliat di gelanggang perdagangan bebas, karena ketimpangan kualitas produk, harga, dan kapasitas produksi," ujarnya lagi.
Ironisnya, kata Said, ketika produk-produk manufaktur AS kalah bersaing dan neraca perdagangan defisit, negara justru berbalik memberlakukan tarif sepihak yang melanggar prinsip dasar perdagangan bebas.
Menurutnya, apabila lembaga-lembaga seperti WTO, IMF dan Bank Dunia sudah tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara adil, lebih baik dibubarkan saja.
"Daripada keberadaannya seperti tidak ada. Buat apa kita iuran ada WTO, IMF dan Bank Dunia kalau nyatanya malfunction, malah habiskan biaya tiada guna," tegasnya.
Artikel Terkait
Menang Banyak, Impor Produk AS ke Indonesia Tidak Dikenai Tarif Sama Sekali
Mensos Coret 7 Juta Daftar Penerima Manfaat Bansos, Ternyata Ini Alasannya!
Menko Pangan Klaim Kopdes Merah Putih Bisa Atasi Tengkulak dan Kecurangan Beras Oplosan
Ancaman Terhadap Peternak dan Petani Lokal, DPR Dorong Antisipasi Tarif 0 Persen Produk AS
151 KKMP se-Kota Bandung Resmi Diluncurkan, Farhan: Bukan Sekedar Simpan Pinjam Biasa!