BINGKAINASIONAL.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti dampak serius dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya pemberlakuan tarif 0 bea.
Pasalnya di tengah janji-janji ekspor pasar ke Amerika, produk pertanian dan peternakan asal AS kini justru berpeluang membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang murah.
Alex menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan dalam meja perundingan dagang.
Ia mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan malah berdampak dan merugikan masyarakat Indonesia itu sendiri.
Baca Juga: Menko Pangan Klaim Kopdes Merah Putih Bisa Atasi Tengkulak dan Kecurangan Beras Oplosan
"Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri," tegasnya, dikutip 19 Juli 2025.
Menurutnya, pemberlakuan tarif 0% terhadap AS ini dapat mengorbankan agenda kedaulatan pangan Tanah Air.
"Ini bukan sekadar soal dagang. Ini adalah ancaman langsung terhadap peternak dan petani kita. Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita," lanjutnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengklaim pihaknya telah mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah perbincangannya dengan Presiden Prabowo.
Kesepakatan tersebut berupa tarif dagang, dimana AS memberikan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen.
Sebaliknya, AS tidak terkena biaya atau gratis ketika pihak Amerika Serikat melakukan ekspor produknya ke Indonesia.
Terkait itu, Alex menyinggung peringatan beberapa kalangan analis ekonomi yang menilai masuknya produk unggas, kedelai , jagung hingga daging sapi AS.
Dengan begitu, besar potensi membunuh pelaku usaha lokal terutama peternak unggas mandiri yang menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja.
Menurutnya, langkah membuka kran impor dengan tarif 0 persen tanpa perlindungan yang jelas terhadap produk domestik merupakan bentuk pengabdian kepada kepentingan luar, bukan kepada kedaulatan pangan nasional.