Lantik 2 Menteri Baru. Jokowi: Kita Butuh Yang Terjun Kelapangan

Bingkai Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dua menteri baru untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 pada hari Rabu, 15 Juni 2022.

Menteri baru yang dilantik tersebut adalah, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Sofyan Djalil.

Pelantikan menteri baru tersebut dilakukan Presiden Jokowi bukan tanpa sebab. Jokowi saat ini membutuhkan orang yang dapat terjun kelapangan secara langsung yang dapat menyelesaikan masalah kebutuhan pokok dan sengketa tanah yang sedang terjadi di Indonesia.

Baca Juga: Eril Putra Ridwan Kamil Keturunan Wali Songo. Fauzi: Betul Keturunan Ulama

"Karena urusan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan," ungkap Jokowi kepada wartawan usai acara pelantikan.

Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dianggap Presiden Jokowi dapat segera menyelesaikan masalah ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

“Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan," terang Jokowi. 

Selain memiliki ilmu di bidang ekonomi dan manajemen, Zulkifli Hasan juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan, sebagai Direktur di beberapa perusahaan, hingga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan, yang membuat Presiden Jokowi yakin jika Zulkifli Hasan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Menteri perdagangan. 

Dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, karena Presiden Jokowi melihat pengalamannya sebagai Panglima TNI yang menjadikannya memiliki penguasaan dalam hal teritori, sehingga permasalahan sengketa tanah dan sengketa lahan dapat segera diselesaikan.

Baca Juga: Kronologi Kejadian Penganiayaan Yang Libatkan Iko Uwais

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” lanjut Jokowi.

***