BINGKAINASIONAL.COM - Civitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI di depan Gedung Balairung UGM, Selasa 19 Maret 2025.
Aksi penolakan ini dilakukan karena RUU TNI dianggap akan menghidupkan kembali dwifungsi militer seperti era Orde Baru (Orba).
Poster-poster bertuliskan 'Tolak RUU TNI', 'Tolak Dwifungsi TNI' dan 'Kembalikan TNI ke Barak' menghiasi sekitaran lokasi aksi penolakan.
Baca Juga: Bukan Cuma Minyakita, Bareskrim Ungkap Kecurangan Takaran Pertalite dan Pertamax
Pembacaan pernyataan sikap dipimpin oleh Dosen FIB UGM Achmad Munjid, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Herlambang Wiratraman, Dosen Sekolah Vokasi UGM Yudistira Hendra Permana, Peneliti Pukat UGM Hasrul Hariri.
Selain itu, Rektor UII Fathul Wahid dan Guru Besar Ilmu Komunikasi UII Masduki ikut serta juga dalam pembacaan pernyataan sikap penolakan terhadap RUU TNI.
Massa aksi memandang bahwa tidak ada urgensi bagi DPR membahas perubahan UU TNI jika proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di Gedung Parlemen.
"Artinya, tidak ada urgensinya membahas perubahan UU TNI. Apalagi jika prosesnya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi di hotel mewah, bukan di rumah rakyat - Gedung DPR," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Massa aksi melihat draft revisi UU TNI tersebut justru akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas hukum bagi anggota TNI.
"Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis dan akan membawa bangsa ini kembali pada keterpurukan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru," bunyi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Beri Lagi Kemudahan, Dedi Mulyadi: Kini Perpanjang STNK Tak Perlu KTP Pemilik Lama
Kemudian, UII membuat lagi penyampaian pernyataan sikap di kampusnya pada Rabu, 19 Maret 2025. Rektor UII, Fathul Wahid berharap kampus-kampus lain dan masyarakat sipil bisa menyuarakan penolakan RUU TNI sampai dibatalkan pengesahannya oleh DPR.
"Dan disinilah suara lantang dari kampus, mudah-mudahan disambut dari kampus-kampus lain dan disambut kawan-kawan masyarakat sipil lain. Ada secercah harapan ruang hati yang tersentuh, sehingga rencana RUU TNI menjadi dibatalkan," kata Fathul Wahid.
Artikel Terkait
Persiapan Operasi Ketupat Lebaran 2025, Korlantas Polri Survey Jalur Bopunjur
PT Jasa Raharja Umumkan Program Mudik Gratis Lebaran 2025, Cek Sebelum Ditutup!
Beri Lagi Kemudahan, Dedi Mulyadi: Kini Perpanjang STNK Tak Perlu KTP Pemilik Lama
Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal Imbau Perusahaan-Perusahaan untuk Bayarkan THR Pekerja Seminggu Sebelum Lebaran
Bukan Cuma Minyakita, Bareskrim Ungkap Kecurangan Takaran Pertalite dan Pertamax