Dedi Mulyadi Gerak Cepat Bakal Tutup Tambang-Tambang Berpotensi Longsor di Jabar, Buntut Peristiwa Maut Cirebon

BINGKAINASIONAL.COM - Buntut peristiwa longsor maut di Cirebon yang menewaskan banyak orang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi gerak cepat akan menutup tambang-tambang di Jabar yang berpotensi mengakibatkan kejadian serupa.

Setidaknya terdapat 10 tambang besar di Jabar yang akan ditutup oleh Dedi Mulyadi lantaran tak ingin kejadian serupa terjadi di kemudian hari.

Dedi Mulyadi menyebut bahwa saat ini Pemprov Jabar tengah menjalankan moratorium perizinan tambang.

Ia mengklaim jika penertiban tambang ilegal telah dilakukan di berbagai daerah di Jabar, seperti Karawang, Subang, dan tambang emas milik penguasa asing asal Korea Selatan.

"Seminggu lalu, kami juga menutup tambang di Tasikmalaya, dan sekarang sedang memproses kasus pidana tambang ilegal di sana," kata Dedi Mulyadi.

Selain itu, pria yang akrab dengan sapaan KDM alias Kang Dedi Mulyadi itu mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan demi mencegah kerusakan di lingkungan, sekaligus menjaga keselamatan pekerja tambang.

Bahkan ia juga memastikan bahwa Pemprov Jabar akan terus konsisten dalam menindak tambang yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

"Kapolda juga relatif tegas (soal proses hukum), jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan bersama-sama," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Dedi Mulyadi sempat menutup secara resmi atau mencabut izin tambang galian C di kawasan Gunung Kuda, Cirebon.

Mengingat, kejadian longsor yang terjadi di daerah itu telah menyebabkan banyak nyawa melayang. Longsor maut itu terjadi pada Jumat 30 Mei 2025 kemarin.

Menurutnya, tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah itu sudah beberapa kali mendapatkan peringatan dan Pemprov Jabar soal risiko keselamatan.

"Dinas ESDM Jabar sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini," pungkasnya.

Dedi Mulyadi menegaskan pencabutan izin dilakukan, sebagai sanksi administratif karena pengelola tambang dinilai tidak memiliki standar keamanan kerja yang memadai.

Selain tambang Al-Azhariyah, kata dia, Pemprov Jabar juga menghentikan operasional dua tambang lain di sekitar lokasi yang dikelola yayasan.