Dedi Mulyadi Beberkan Program untuk Benahi Pendidikan di Jawa Barat, Inilah Penjelasannya

photo author
- Rabu, 30 April 2025 | 08:14 WIB
Dedi Mulyadi Beberkan Program untuk Benahi Pendidikan di Jawa Barat (jabarprov)
Dedi Mulyadi Beberkan Program untuk Benahi Pendidikan di Jawa Barat (jabarprov)

BINGKAINASIONAL.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan sejumlah program untuk membenahi sistem pendidikan di Jawa Barat mulai tahun 2025.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sistem pendidikan, khususnya dalam pembentukan karakter siswa dan guru.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk menetapkan kuota daya tampung penerimaan siswa yang jelas.

Baca Juga: Spesifikasi Sharp Aquos R9, HP Flagship Punya Desain Super Estetik dan Unik

Menurut Dedi Mulyadi, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak memunculkan kegaduhan saat ada penerimaan siswa SMA/MA

"Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari laman jabarprov.go.id, Rabu 30 April 2025.

Menurutnya, ketika daya tampung untuk penerimaan siswa sudah tidak mencukupi, harus dialihkan ke sekolah swasta dan Pemprov Jabar siap membiayai siswa tersebut asalkan jelas lokasi sekolahnya.

Baca Juga: Mensesneg Ungkap Prabowo Belum Cari Pengganti Hasan Nasbi yang Mengundurkan Diri

"Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," jelasnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk penerimaan siswa tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dedi Mulyadi turut menyoroti kesejahteraan dan kualitas guru di Jawa Barat. Termasuk proses rekrutmen yang harus dilakukan secara terbuka dan profesional.

Baca Juga: Spesifikasi Vivo X200, HP Flagship Dilengkapi Chipset Gahar

Kemudian, Dedi Mulyadi menargetkan mulai tanggal 2 Mei 2025 pelaksanaan pendidikan karakter di beberapa wilayah di Jawa Barat bekerja sama dengan TNI dan Polri sudah bisa dilakukan.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujarnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Aria Gumilar

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X