Dedi Mulyadi Dapat Kritik Pedas dari Warga Bekasi, Sebut Program Barak Militer Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas

BINGKAINASIONAL.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan kritik pedas dari salah seorang warga Babelan, Kabupaten Bekasi Adhel Setiawan terkait program barak militer.

Adhel menilai bahwa program yang digagas oleh orang nomor satu di Jawa Barat tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Bahkan Adhel juga sempat mengadukan hal tersebut kepada Bareskrim Polri pada Kamis, 5 Juni 2025 silam.

Baca Juga: Prabowo Subianto Beri Hadiah Jam Rolex kepada Para Pemain Timnas Indonesia, Segini Harganya

"Kemarin diterima, bentuknya bukan laporan polisi, tapi pengaduan masyarakat," kata Adhel, Sabtu 7 Juni 2025.

Tak hanya sekedar mengadu, Adhel juga menyerahkan beberapa barang bukti, satu di antaranya tangkapan layar kaca berita terkait kegiatan barak militer pelajar.

Selain itu, Surat Edaran Nomor 43/PK/03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya serta surat kerja sama antara Dedi Mulyadi dengan TNI AD.

Baca Juga: Ibadah Qurban sebagai Terapi Jiwa, Menyelaraskan Spiritualitas dan Ketahanan Mental di Tengah Tantangan Hidup

Adhel tak semerta-merta mengadukan hal tersebut kepada pihak berwenang, ia mengklaim mempunyai legal standing atau dasar hukum yang jelas.

Sebagai orang tua yang juga memiliki seorang anak atau pelajar, Adhel beralasan bahwa program militer pelajar diduga melanggar Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal tersebut menurut Adhel, melarang anak-anak dilibatkan dengan urusan berbau militer, baik langsung maupun tidak langsung.

Baca Juga: Tak Kalah Saing dengan Pemain Naturalisasi, Pesepakbola Lokal BRI Liga 1 Mampu Unjuk Gigi Saat Bela Timnas Indonesia

Ia menegaskan bahwa pengaduan ini bukan bentuk kebencian atau serangan terhadap Dedi Mulyadi, akan tetapi karena ia menilai bahwa program tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Saya ingin program barak militer ini dihentikan karena salah satunya itu enggak ada payung hukumnya. Indonesia ini kan negara hukum, harusnya segala tindakan aparatur pemerintah itu harus ada dasar hukumnya," pungkasnya.***