Komdigi Soroti Ancaman Kekerasan dan Perundungan di Dunia Digital, Harapkan Developer Perempuan Buat Game Ramah Anak

BINGKAI NASIONAL - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyoroti ancaman kekerasan digital yang kian marak di Indonesia bahkan menyasar anak-anak di bawah umur.

Meutya Hafid menyerukan berbagai pihak untuk mendorong terciptanya ruang digital yang aman termasuk dengan industri game.

Menurutnya, melalui game online yang terus berkembang muncul kekhawatiran paparan konten kekerasan dan perundungan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Lakukan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung, Apresiasi Perluasan Perlindungan Tenaga Kerja Informal

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti soal perempuan dalam menciptakan ruang digital yang aman untuk anak-anak.

Meutya menyoroti, meningkatnya partisipasi perempuan di industri game diharapkan membuat ekosistem digital di Indonesia dapat lebih ramah dan aman untuk generasi muda di era teknologi yang terus berkembang.

"Kita angkanya saat ini untuk leader di game industry dari perempuan itu adalah 21 persen,” kata Meutya kepada awak media saat kunjungan ke Agata Game Course di Summarecon Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Baca Juga: Teras Cihampelas Warisan Ridwan Kamil Dinilai Salah Kaprah oleh Pengamat ITB

“Artinya apa? Artinya kita punya potensi untuk semakin memberi afirmasi juga kepada perempuan-perempuan yang bergerak di bidang game," sambungnya.

Meutya menilai, perempuan memiliki kemampuan multi peran yang dinilai mampu membawa nuansa berbeda dalam pengembangan konten digital, khususnya game.

Kehadiran mereka, lanjut Meutya, dinilai bisa membantu mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih sensitif dan aman bagi anak-anak.

Baca Juga: Tok! Dedi Mulyadi Resmi Ganti Nama Rumah Sakit Al Ihsan Jadi Welas Asih

"Kenapa saya senang sekali banyak perempuan? Karena dengan itu kami berharap bahwa game-game kita juga bisa lebih sensitif terhadap konten-konten yang kurang mendidik," terangnya.

Lebih lanjut, Menkomdigi menyebut pemerintah telah menyiapkan perangkat regulasi untuk melindungi anak dari konten digital yang dinilai berbahaya.