BINGKAINASIONAL.COM - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pentingnya pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak menjadi proyek yang terlantar dan membebani negara.
Ia mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di IKN sebagai langkah awal dalam menghidupkan pemerintahan di IKN.
"Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun disana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak," ungkapnya, dikutip 24 Juli 2025.
Baca Juga: Tingkat Kebisingan Sound Horeg Capai 130dB, Dokter THT Sebut Jarak Aman Minimal 2 Km
Menurutnya, keberadaan Wapres di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan IKN tidak dibiarkan kosong.
Selain itu, kehadiran dari Wapres juga dapat menjadi dasar utama yang lebih konkret mengenai pendukung lainnya baik jumlah ASN yang perlu dipindah atau lembaga yang perlu berkantor disana.
"Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti," lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti agar pengalokasian IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti MBG dan lainnya.
Dengan aktivitas pemerintah berjalan di IKN, maka proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban berat bagi fiskal negara.
Baca Juga: Heboh Istri Geruduk Suami Diduga Polisi di Rumah Selingkuhannya, Propam Sampai Harus Turun Tangan
"Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah," ujarnya.
Saan menegaskan bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.
Dengan adanya aktivitas pemerintah di IKN, ia optimis misi tersebut dapat tercapai secara bertahap kedepannya.
Ia berharap perencanaan ini dapat mengubah IKN tetap berjalan sesuai ke semangat awal pembangunannya.
Artikel Terkait
Terlibat Judi dan Tembak 3 Polisi, Kopda Bazarsah Dituntut Hukuman Mati
Respons Aksi Para Pekerja Pariwisata, Dedi Mulyadi Ogah Cabut Larangan Study Tour
Polda Jabar Beri Penjelasan Terkait Kabar KDM Ada di Lokasi Insiden Pernikahan Putra Sulungnya
Pulang dari Luar Negeri, Pramono Sebut Transportasi di Jakarta Masih Lebih Baik Ketimbang New York
Pesan Presiden Prabowo di Pelantikan 2.000 Perwira Remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka