Fungsionaris BADKO HMI Jawa Barat Soroti Pengadaan Ipad yang Dilakukan DPRD KBB

BINGKAINASIONAL.COM - Publik Kabupaten Bandung Barat dikejutkan dengan perilaku hedonisme yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pasalnya ditengah efisiensi Anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak DPRD KBB malah melakukan pengadaan barang berupa Ipad yang menyorot perhatian publik dengan nominal yang fantastis yakni Rp1 miliar.

Fungsionaris BADKO HMI Jawa Barat, Muhammad Rizki Prajab angkat bicara menyoal tentang hal tersebut.

Menurutnya, DPRD KBB mestinya lebih mengedepankan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Bandung Barat. Ia menyayangkan langkah yang diambil DPRD KBB.

"DPRD Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak legislatif yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dan menyalurkan aspirasi rakyat, tidak pantas melakukan hedonisme pengadaan Ipad dengan nilai yang menyentuh angka 1M" Tegas Prajab pada Rabu 4 Juni 2025.

Prajab menyesalkan adanya penggunaan anggaran tersebut, pasalnya jumlah masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah masih tergolong sangat banyak yang perlu dibantu.

Sehingga, ia menjelaskan bahwa seharusnya pihak legislatif mampu menekan anggaran untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi.

"Saya menyesalkan adanya pengadaan barang yang berbentuk Ipad tersebut dengan harga yang fantastis, jika pihak legislatif serius bekerja untuk kepentingan masyarakat, seharusnya mampu lebih memperhatikan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri" tegasnya.

Menurutnya, pengadaan barang Ipad tersebut seharusnya dapat dikesampingkan terlebih dahulu, karna jika anggaran tersebut dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur maupun pembangunan SDM tentu akan lebih bermanfaat.

Berdasarkan hal tersebut Prajab menunut untuk pihak DPRD KBB untuk membatalkan pengadaan Ipad tersebut dan dialokasikan terhadap hal lain.

Ia memandang bahwa infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) lebih krusial untuk diperhatikan sesuai dengan apa yang diaspirasikan masyarakat KBB.

"Sebagai masyarakat sipil yang memiliki hak dalam kontrol sosial pemerintah, saya menuntut untuk DPRD KBB menghentikan pengadaan Ipad tersebut, hakikatnya infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat masih sangat memprihatinkan, selain itu juga pembangunan SDM di Kabupaten Bandung Barat juga menjadi hal vital yang harus didahulukan oleh pemerintah dalam mengurusi masyarakatnya, bukan sibuk berprilaku hedonisme demi kepentingan pribadinya," ucapnya.

Atas kejadian tersebut, ia menuntut para pejabat publik di Kabupaten Bandung Barat untuk lebih mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam bersikap dan menentukan suatu kebijakan.***