BINGKAI NASIONAL - Sebagian publik di tanah air saat ini sedang heboh menyoroti usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pemilihan kepala daerah untuk dipilih DPRD sebelumnya diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Usulan tersebut langsung mendapat komentar yang beragam, salah satunya dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengaku bahwa usulan serupa sempat ia sampaikan saat perayaan HUT partai berlogo beringin itu tahun lalu.
“Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 Juli 2025.
Bahlil mengungkapkan bahwa usulan tersebut secara keseluruhan, baik untuk pileg, pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota.
Baca Juga: Tanggapi Polemik Ijazah Palsu, Luhut: Ini Sudah Tidak Relevan untuk Intelektual
“Salah satu opsinya itu pemilihan dilakukan lewat DPR, kenapa? Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu langsung tapi dilakukan secara demokratis,” imbuhnya.
Ia kemudian menyoroti tentang perselisihan yang mungkin terjadi usai pilkada digelar.
“Kita lihat untung rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR (DPRD), ini pilkada ini, jujur aja, yang menang aja sakitnya di sini. Apalagi yang kalah?” ucap Bahlil.
Baca Juga: Polisi Ungkap Isi Tas Arya Daru yang Ditinggalnya di Rooftop Kemlu Sebelum Tewas
“Jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga tadinya bersaudara gara-gara Pilkada tidak saling tegur sapa, ada yang menikah cerai gara-gara beda pilihan,” imbuhnya.
Artikel Terkait
Soroti Vonis Tom Lembong, Mahfud MD Nilai Putusan Hakim Keliru
DPR Dorong Penguatan Pencegahan Kriminalitas dan Kekerasan Seksual di NTT
PKB Siap Kawal Indonesia Produktif, Dadang Supriatna Tegaskan Komitmen
Melati Dorong Asuransi Jiwa untuk Petugas Imigrasi di Pos Lintas Batas Negara
Tanggapi Polemik Ijazah Palsu, Luhut: Ini Sudah Tidak Relevan untuk Intelektual