Menteri Trenggono Minta Tambahan Anggaran Rp26,71 Triliun untuk Program Prioritas Nasional, Apa Saja?

BINGKAI NASIONAL - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan usulan penambahan anggaran tahun 2026 menjadi Rp26,71 triliun.

Hal demikian disampaikan Trenggono saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada hari Kamis, 10 Juli 2025.

Menteri Trenggono menjelaskan bahwa penambahan anggaran tahun 2026 itu diajukan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Baca Juga: Setelah Ungkap Penerima Bansos Bermain Judol, PPATK Kini Temukan Indikasi Pendanaan Terorisme

Ia menyebut prioritas nasional tersebut termasuk dengan pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan revitalisasi tambak garam di wilayah pantai utara Jawa atau Pantura.

"Kami mengusulkan penyesuaian pagu indikatif KKP tahun 2026 dari semula Rp3,61 triliun menjadi sebesar Rp26,71 triliun," ujar Trenggono di hadapan anggota Komisi IV DPR RI.

Lebih lanjut, Trenggono menyebut sekitar Rp13,11 triliun dari anggaran yang diusulkan akan dialokasikan untuk empat program utama, satu diantaranya pengembangan tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang direncanakan menyerap anggaran sebesar Rp738 miliar.

Baca Juga: Anies Baswedan Bicara Sorotan Dunia Terkait Importasi Gula saat Hadiri Sidang Pleidoi Tom Lembong

Selain itu, pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih akan memakan dana sekitar Rp11,28 triliun dan tersebar di 500 desa pesisir di seluruh Indonesia.

Adapun, anggaran sebesar Rp712 miliar juga disiapkan untuk mengembangkan budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat.

Menteri KP itu juga sempat menyebut, revitalisasi laboratorium juga menjadi bagian dari rencana dengan alokasi dana Rp382 miliar.

Baca Juga: Kronologi Tewasnya Brigadir Nurhadi Saat Pesta Narkoba

Dana ini akan digunakan untuk peremajaan peralatan di 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan satu laboratorium pusat.

"Usulan tambahan kedua adalah anggaran untuk belanja pegawai operasional perkantoran, operasional kapal pengawas, operasional pendidikan, pelayanan publik dan perizinan,” ujar Trenggono.