Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi, Ribuan Pekerja Pariwisata Ancam Kepung Gedung Sate

BINGKAI NASIONAL - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait larangan sekolah melaksanakan study tour masih menjadi sorotan.

Terbaru ini, sekitar 4.000 pekerja pariwisata dari berbagai sektor di Jawa Barat, didukung oleh ratusan bus, akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung Sate, Bandung pada Senin, 21 Juli 2025 mendatang.

Aksi damai ini, yang diinisiasi oleh "Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB)," merupakan bentuk kekecewaan dan desakan terhadap Gubernur Jawa Barat terkait dengan kebijakan yang dianggap merugikan sektor pariwisata.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bagikan Kisah Pilu, Satu Keluarga di TPA Sarimukti Masak Bangkai Ayam untuk Makan

P3JB, yang terdiri dari pemandu wisata, pengemudi dan asisten bus pariwisata, pengelola destinasi, pemilik usaha travel, pengrajin oleh-oleh, pelaku seni budaya, hingga pelaku UMKM, menyatakan keprihatinan mendalam atas terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat [nomor: 45/PK.03.03/KESRA] yang dinilai berdampak negatif secara signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat.

Melalui rilis yang diterima Tim Bingkai Nasional pada Selasa, 15 Juli 2025, P3JB menyoroti beberapa dampak dari kebijakan tersebut, yakni:

1. Penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis.

2. Pembatalan program dan agenda pariwisata yang telah direncanakan.

3. Hilangnya mata pencaharian ribuan warga yang bergantung pada sektor pariwisata.

4. Terhentinya perputaran ekonomi lokal yang berdampak luas.

Baca Juga: Xiaomi 15T dna 15T Pro Siap Masuk Indonesia Usai Lolos TKDN

"Kami tidak menolak peraturan, tapi kami butuh kebijakan yang berpihak, terbuka, dan melibatkan kami sebagai pelaku di lapangan," demikian bunyi salah satu poin seruan P3JB.

Mereka menegaskan bahwa pariwisata adalah denyut ekonomi daerah, dan meminta agar jangan dimatikan harapan para pekerja pariwisata.
Dalam aksi damai yang akan digelar di depan Gedung Sate, P3JB akan menyuarakan tuntutan mereka kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu:

1. Mengevaluasi dan mencabut surat edaran tersebut.

2. Mengganti kebijakan yang lebih adil dan solutif.