Keluarkan SE Pendidikan Anak Bermasalah di Barak TNI, KDM Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Tidak Patuh

photo author
- Jumat, 9 Mei 2025 | 12:04 WIB
Pertemuan Dedi Mulyadi dan Menteri HAM Natalius Pigai Soal Pendidikan Anak Bermasalah di Barak TNI (Instagram)
Pertemuan Dedi Mulyadi dan Menteri HAM Natalius Pigai Soal Pendidikan Anak Bermasalah di Barak TNI (Instagram)

BINGKAINASIONAL.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan agar Bupati dan Wali Kota se Jawa Barat untuk melanjutkan program pendidikan anak bermasalah ke barak TNI.

Meski ditengah kritik dan sorotan, Dedi Mulyadi tetap kukuh dengan gebrakan barunya mengirim anak bermasalah untuk dibina di barak TNI.

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi mengutarakan sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait program pendidikan anak bermasalah di barak TNI.

Baca Juga: Warganet Salfok Sama Isi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime, Harganya Bikin Melongo

Ia menyebut akan ada konsekuensi bagi bupati dan wali kota di Jawa Barat yang tidak mengikuti SE tersebut.

Hal demikian disampaikan Dedi Mulyadi setelah bertemu dengan Menteri HAM, Natalius Pigai di Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis 8 Mei 2025.

“Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada,” ujar Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Heboh! Gisella Anastasia Gandeng Sosok Pria Ini ke Nikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier

Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan jika dirinya sebagai gubernur memiliki piranti untuk mengontrol anggaran kepada kabupaten dan kota. Hal demikian menurutnya jadi salah satu upaya agar bupati dan wali kota menuruti SE yang sudah diterbitkan.

Kendati demikian, Kang Dedi tidak merincikan sanksi apa yang akan diberikan jika ada bupati dan wali kota yang tidak mematuhi SE terkait pendidikan anak bermasak ke barak TNI tersebut.

“Konsekuensinya gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten kota yang kita miliki,” imbuhnya.

Baca Juga: Benarkah Jokowi Tunjukkan Ijazah Aslinya untuk Membantah Tuduhan Ijazah Palsu? Begini Fakta Selengkapnya!

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya melakukan hal tersebut bukan untuk mengancam kepala daerah.

Hal demikian menurutnya sebagai upaya tanggungjawab bersama untuk menurunkan angka kekerasan sosial dan kenakalan remaja yang kian marak di Jawa Barat.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Abdul Mugni

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X