Soroti Kebijakan Dedi Mulyadi, KPAI Ungkap Ada Ancaman untuk Anak yang Dikirim ke Barak TNI

BINGKAINASIONAL.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Baat, Dedi Mulyadi terkait pembinaan anak bermasalah di barak TNI.

KPAI mengungkap ada berbagai temuan dari pelaksanaan pembinaan anak bermasalah di barak TNI yang digagas oleh Dedi Mulyadi.

Komisioner KPAI, Jasra Putra meminta agar Dedi Mulyadi melakukan peninjauan kembali terkait ketepatan peserta yang mengikuti pendidikan di barak TNI.

Baca Juga: 18 Jurusan dengan Akreditasi Unggul di UIN Jogja yang Tersedia pada Jalur UM PTKIN 2025

"Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program," tegas Jasra, Jumat 16 Mei 2025.

Pasalnya, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh KPAI, Jasra menemukan sebanyak 6,7 persen anak yang dikirim ke barak TNI tidak mengetahui alasan dari kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

"Sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program," ujar Jasra dalam konferensi pers secara virtual, pada Jumat, 16 Mei 2025.

Baca Juga: KPAI Soroti Program KDM Kirim 'Anak Nakal' ke Barak TNI, Minta Agar Dilakukan Evaluasi Secara Menyeluruh

Tak hanya itu, Komisioner KPAI itu juga mengungkap anak-anak yang dikirim Dedi Mulyadi ke barak TNI tidak melalui proses asesmen psikolog profesional.

Menurut Jasra, mereka yang dikirim ke barak TNI itu hanya sebatas rekomendasi dari guru BK di sekolah masing-masing. Bahkan menurutnya, ada ancaman tidak akan naik kelas kepada anak-anak tersebut.

"Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," ungkapnya.

Baca Juga: Calon Mahasiswa Baru Harus Tau! Daftar Jurusan di UIN Bandung Ini Miliki Akreditasi Unggul, Tersedia pada Jalur UM PTKIN 2025

Komisioner KPAI juga meminta agar Pendidikan Pancawaluya yang digagas Dedi Mulyadi cukup dilakukan satu tahap saja. Selanjutnya ia meminta agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini," ujar Jasra.