Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Beri Pemahaman Soal Pendidikan Politik di UIN Bandung

BINGKAINASIONAL.COM - Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana memberikan pemahaman soal pendidikan politik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Bandung.

Pada kegiatan 'Sekolah Legislatif' yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (Sema FTK) tersebut, Kahpiana menjelaskan terkait trias politika, peran legislatif, dan minat mahasiswa dalam mengikuti organisasi kemahasiswaan.

Kahpiana menyampaikan bahwa perbedaan trias politika di Indonesia dengan trias politika di UIN Bandung terletak pada sumber atau dasar hukumnya.

Baca Juga: KDM Sebut Ada Pihak Mencoba Buat Framing Buruk untuk Dirinya, Singgung Pejabat yang Pakai Uang Negara

Mengingat, organisasi mahasiswa atau ormawa di UIN Bandung dalam menjalankan roda organisasi bersumber pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal (SK Dirjen).

Bahkan, Kahpiana juga menjelaskan ada kekosongan dalam trias politica yang dianut ormawa UIN Bandung, yakni pada aspek lembaga yudikatif.

Diketahui, lembaga Eksekutif di Indonesia terdiri dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, sampai dengan seterusnya. Di UIN Bandung diperankan oleh Ketua Dema U, Ketua Dema F, dan Ketua HMJ/HMPS.

Baca Juga: Grup Fantasi Sedarah Diblokir, Langkah Tegas KemKomdigi Tangkal Penyimpangan

Sementara lembaga Legislatif di Indonesia terdiri dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Di UIN Bandung diperankan oleh Sema U dan Sema F.

Maka tak heran, jika terdapat kekosongan pada lembaga Yudikatif, sehingga sampai saat ini aturan trias politica di ormawa UIN Bandung dinilai tidak jelas.

Kemudian Kahpiana menjelaskan terkait peran Legislatif dalam pengawasan baik secara kenegaraan maupun teknis pengawasan di Sema FTK.

Baca Juga: 5 HP Murah Harga di Bawah 2 Jutaan, RAM Besar Performa Jitu

Ia menguraikan bahwa pentingnya peran lembaga ini dalam menjalankan regulasi aturan yang telah ditetapkan, seperti aturan yang telah dibentuk dengan nomenklatur Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (Persema FTK).

Dengan demikian, Kahpiana menegaskan bahwa pentingnya kritis terhadap sistem pemilihan eksekutif dan legislatif di Sema FTK.