BAM DPR Usulkan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Secara Nasional Berdasarkan Temuan Terakhirnya

BINGKAINASIONAL.COM - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Tamanuri, menyoroti serius temuan 375 siswa tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, Bali yang belum mampu membaca dan menulis.

Temuan tersebut didapatkan dari kunjungan kerja BAM DPR RI ke Buleleng, Bali pada Kamis, 22 Mei 2025 kemarin.

Tamanuri menyampaikan bahwa permasalahan ini perlu ditindaklanjuti secepatnya, bila perlu diadakan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan dasar secara nasional.

Baca Juga: Daftar Jurusan dengan Akreditasi Unggul di UIN Bandung, Bisa Jadi Referensi untuk Pendaftaran Jalur Ujian Mandiri 2025

"Ya, tadinya justru kita terperanjat menerima informasi itu, Nah, pikir kita ya masa ada orang yang seperti itu di Buleleng?  Rupanya setelah kita mendapat laporan dari Bupati bahwa ini ada kelainan. Tapi yang penting adalah langkah-langkah untuk ke depan, bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak ini,". ungkapnya

Tamanuri menilai bahwa fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kenaikan kelas otomatis yang ditetapkan secara masif di berbagai sekolah.

Ia menilai praktik tersebut justru merugikan peserta didik karena tidak memberikan ruang evaluasi terhadap pencapaian kompetensi dasar mereka.

Baca Juga: Tak Gentar Kritik, Dedi Mulyadi Ubah Barak TNI Jadi Sekolah Kebangsaan Jabar Istimewa

"Guru-gurunya merasa takut, merasa diancam segala macam. Sehingga mereka naik-naikan aja, padahal dia tidak menurut persyaratan. Oleh karena itu mereka naik-naikan aja, padahal sampai di SMP nggak bisa baca, nggak bisa tulis," lanjutnya.

Tamanuri juga mendesak agar evaluasi menyeluruh dilaksanakan secakup nasional, tidak hanya di daerah Buleleng.

Ia menilai persoalan yang sama dapat berkemungkinan terjadi di daerah yang lain yang belum sempat terdata oleh lembaga terkait.

Baca Juga: Inilah Daftar 5 Jurusan di UIN Bandung Paling Diminati Calon Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri

Ia juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Komisi X DPR RI segera merancang sistem skrining dini sejak pendidikan dasar.

Hal tersebut berguna untuk dapat mengintervensi lebih awal anak-anak yang memiliki hambatan belajar di sekolah.