Polemik RUU TNI, Komisi I DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa ke Rapat Paripurna

BINGKAINASIONAL.COM - Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU TNI dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kesepakatan tersebut terjadi dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I RUU TNI di ruang Banggar DPR RI, Jakarta Pusat 18 Maret 2025 kemarin.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Adianto untuk membahas RUU TNI dihadiri delapan fraksi partai, Menteri Hukum, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI, perwakilan Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: PT KAI Beri Diskon Tiket Kelas Ekonomi Jelang Lebaran 2025

"Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja dilanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi dan Timus, Timsin, juga telah melaporkan kepada Panja," ungkapnya, dikutip 19 Maret 2025.

Selain itu, Utut juga mengaku telah membahas naska RUU TNI tersebut dengan panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

"Kita juga sudah rapat dengan panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara," lanjutnya.

Baca Juga: Beri Lagi Kemudahan, Dedi Mulyadi: Kini Perpanjang STNK Tak Perlu KTP Pemilik Lama

Utut menyatakan bahwa telah membahas RUU TNI tersebut dengan melibatkan banyak pihak yang jika disetujui dalam rapat tersebut akan dilanjutkan ke paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Sebagaimana yang tertuang dalam rapat, delapan fraksi diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN dan Partai Demokrat sepakat untuk membawa RUU tersebut ke tingkat II.

"Apakah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" tanya Utut sebelum mengetuk palu.

Baca Juga: Terkesan dengan Kualitas Pemain Timnas, Kluivert Optimis Bisa Curi Poin dari Australia

"Setuju," jawab anggota rapat disertai dengan ketukan palu dari pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa RUU TNI ini menuai banyak polemik, dari rapat DPR yang terkesan sembunyi-sembunyi serta perlawanan dari aktivis ketika rapat berlangsung.