Menteri ESDM Keluar dari Pintu Belakang Bandara, Seketika Warga Papua Teriakan 'Bahlil Penipu'

BINGKAINASIONAL.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tiba di bandara Deo, Sorong pada Sabtu 7 Mei 2025, seketika suasana memanas mewarnai kedatanganya.

Para aktivis lingkungan dan warga Papua kemudian meneriakkan yel-yel 'Bahlil Penipu' sebagai bentuk protes atas ketidakjujuran pemerintah dalam menangani aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat.

Teriakan bahlil penipu bergema sesaat setelah perwakilan menteri mengundang masa untuk berdialog.

Baca Juga: Segera Masuk Pasar HP Tanah Air, Intip Spesifikasi Villaon V40s

Namun, niat dialog itu berubah menjadi kemarahan ketika masa mengetahui bahwa menteri Bahlil keluar dari bandara melalui pintu belakang pada pukul 07.02 WIT.

Seorang pemuda adat dari Raja Ampat bernama Uno kelawen mengatakan bahwa bukan satu perusahaan PT Gag Nikel saja yang beroprasi padahal ada 4 perusahaan besar yang beroperasi di Raja Ampat.

"Bahlil penipu karena dia hanya menyebut satu perusahaan saja yaitu PT gagnikal Padahal di Raja Ampat ada 4 perusahaan besar yang beroperasi," katanya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dapat Kritik Pedas dari Warga Bekasi, Sebut Program Barak Militer Tak Punya Dasar Hukum yang Jelas

Udah juga menjelaskan bahwa selain dari PT Gag Nikel, terdapat tiga perusahaan lain yang juga masih aktif beroperasi di Raja Ampat.

Perusahaan itu adalah PT Kawai Sejahtera mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia rayment Perkasa.

Uno menilai bahwa sikap Balil yang menghindari masa adalah bagian daripada bukti ketidakjujuran dan ketidakberanian serta kurang keberpihakan kepada rakyat.

Baca Juga: Prabowo Subianto Beri Hadiah Jam Rolex kepada Para Pemain Timnas Indonesia, Segini Harganya

"Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elite pusat alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan," tegasnya.

Aksi yang digelar oleh koalisi selamatkan alam dan manusia Papua menandakan kekecewaan masyarakat adat terhadap kebijakan pusat, khususnya terkait tambang nikel yang mereka nilai akan merusak lingkungan dan merampas ruang hidup mereka.