Komisi II DPR Soroti Pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Minta Agar 'Praktik Culas' Berdemokrasi di Hilangkan

BINGKAI NASIONAL - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda menyoroti soal sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

Rifqinizamy menyebut bukan hanya soal aturan kepemiluan saja yang harus dibenahi saat ini dan ke depannya.

Ketua Komisi II DPR itu menegaskan pengaruh besar budaya politik dalam sistem berdemokrasi di Tanah Air.

Baca Juga: Komisi I DPR RI Tegaskan Calon Dubes RI Harus Mampu Terjemahkan Visi dan Misi Presiden di Negara yang Ditempatkan

Ia menilai apabila budaya politik di Indonesia tidak diperbaiki maka apa yang selama ini diupayakan termasuk perubahan aturan akan sia-sia saja.

"Salah satu yang harus kita perbaiki adalah budaya politik. Strukturnya kita terus perbaiki. Substansi normanya bisa kita perbaiki melalui revisi undang-undang, tetapi kalau budayanya tidak kita perbaiki kan repot," tutur Rifqinizamy.

Hal demikian disampaikannya saat rapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin, 7 Juli 2025.

Baca Juga: Uji Kelayakan Dubes Sesi Keempat Telah Rampung, Komisi I DPR RI: Mereka Sudah Siap

Agenda rapat tersebut berisi pembahasan Rencana Kerja Anggara (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.

Lebih lanjut, Rifqinizamy membeberkan beberapa praktik-praktik culas saat pesta demokrasi di Indonesia digelar.

Menurutnya, beberapa kecurangan seperti politik uang dan intimidasi seolah sudah menjadi budaya dalam berdemokrasi.

Baca Juga: Kritik Pedas Menghujam Dedi Mulyadi Gegara Ubah Nama Rumah Sakit Al Ihsan, Begini Kata Pengamat Politik

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa hal-hal semacam itu harus secepatnya dibenahi apabila ingin kualitas penyelenggaraan Pemilu ke depan lebih baik lagi.

"Itu kan sesuatu yang lambat laun harus tidak ada di republik ini, dan setiap pemilu itu makin baik," imbuhnya.***