Komitmen untuk Produksi Beras Nasional Surplus, Langkah Pemerintah Hadapi Krisis Pangan Global?

BINGKAINASIONAL.COM - Presiden Prabowo menerima laporan perihal ketahanan pangan dan stabilitas kebutuhan pokok melalui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Istana Merdeka Jakarta 12 Maret 2025.

Pertemuan tersebut membahas komitmen pemerintah untuk menjaga produksi beras nasional di tengah krisis pangan yang melanda sejumlah negara.

Sudaryono menjelaskan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Ditemukan Lagi Indikasi Kecurangan Minyakita, Polisi Hawatir Bisa Bikin Rugikan Konsumen

Sudaryono menyebutkan angkanya sekitar 2,8 hingga 3 juta ton, Presiden Prabowo meminta agar tren positif tersebut dapat dipertahankan.

“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan, ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” ungkap Sudaryono kepada awak media 12 Maret 2025.

Rapat tersebut juga membahas upaya peningkatan produksi beras nasional dalam jangka panjang sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor dengan menjaga surplusnya 5 sampai 6 juta ton.

Baca Juga: Catat Lokasi Alfamart Dapat Tukar Minyak Jelantah Jadi Saldo Rupiah

“Kan produksi kita itu kan setiap tahun sekitar 30 juta ya, 30 koma ya, 30 koma, 31 koma. Nah kita ingin, kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta,” lanjutnya.

Dalam memastikan hal tersebut, pemerintah akan menekankan pentingnya percepatan proses pertanian agar lebih efektif.

“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” lanjutnya lagi.

Baca Juga: PIM Soreang Resmi Dibuka, Mampu Penuhi Kebutuhan 300 Ton Ikan Segar untuk Program MBG

Sebagai penunjang program tersebut, pemerintah juga menekankan peran koperasi Merah Putih dalam penyediaan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, serta sembako dengan harga terjangkau.

Koperasi ini berguna agar tidak terjadi pemotongan di tiap pos sehingga harganya baik ke semua elemen, produsen atau konsumennya.

Selain itu pemerintah juga akan menindak tegas terkait praktik kecurangan dalam distribusi kebutuhan pokok termasuk dalam kasus minyak goreng yang tengah ramai diperbincangkan.

Baca Juga: 5 Ide Penghasilan Tanpa Modal di 2024 yang Menjanjikan

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegas Sudaryono.

Dengan berbagai langkah yang diputuskan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Sudaryono ini, pemerintah optimis dapat harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat di tengah krisis pangan global.***