Praktik Pungli yang Dilakukan Oknum Ormas Rugikan Industri dan UMKM, DPR Minta Segera Ditertibkan

BINGKAINASIONAL.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti banyaknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan organisasi masyarakat (Ormas) yang merugikan industri dan UMKM.

Evita menyayangkan semakin meningkatnya aktivitas ormas yang meresahkan terutama yang mengganggu iklim usaha dan mencederai ketertiban sosial.

Ia menilai bahwa banyak ormas kini telah menyimpang dari fungsi sosialnya dan kemudian bertransformasi menjadi aktor informal yang justru merusak stabilitas dunia industri.

Baca Juga: Prabowo Luncurkan Gerakan Indonesia Menanam Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Evita menyoroti praktik pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum ormas terhadap pelaku usaha termasuk UMKM.

Menurut Evita, praktik pungutan liar yang dilakukan ormas tersebut menurunkan kepercayaan pelaku industri dan membuat biaya usaha naik melonjak.

"Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga membuat biaya usaha melonjak karena ‘biaya tak resmi’ yang sebetulnya adalah pemerasan," tutur Evita.

Baca Juga: Imbas Kebijakan Impor AS, Sektor Perikanan dan Pertanian Nasional Terdampak Signifikan

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan aksi-aksi ormas mulai dari demonstrasi, penyegelan sampai tuntutan keterlibatan dalam proyek swasta.

HKI menyebut bahwa dengan kejadian tersebut menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku industri. Bahkan beberapa investasi disebut batal masuk akibat tekanan tersebut.

Evita mengecam keras aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas, termasuk insiden pembakaran mobil aparat di Jawa Barat saat polisi hendak menangkap pimpinan ormas yang terlibat tindak pidana.

Baca Juga: Wamen Fauzi Jelaskan Program Kampus Berdampak Kepada Sejumlah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Lingkungan NTB

"Pelaku harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme," tegasnya.

Evita pun menegaskan bahwa perlu dilakukan penertiban ormas-ormas yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban sosial.