Komisi XII DPR RI Soroti Kebocoran BBM dan LPG Subsidi di Sumbar: Ada Indikasi Pidana!

BINGKAINASIONAL.COM - Nampaknya polemik terkait distribusi BBM dan LPG masih berlanjut, kini terdapat indikasi pidana terkait masalah tersebut menurut penyampaian DPR.

Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat.

Sebelumnya terdapat temuan adanya indikasi penggunaan BBM dan LPG subsidi melebihi kuota yang ditetapkan di sejumlah wilayah.

Baca Juga: Indonesia Jalin Kerjasama I-EU CEPA Di Tengah Gejolak Perdagangan Global

"Kita melihat ada daerah yang konsumsi BBM subsidi dan LPG nya melebihi kuota, sementara daerah lain justru kekurangan. Maka evaluasi menyeluruh aan dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi ini tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," ungkap Mulyadi, dikutip 18 April 2025.

Komisi XII DPR RI kedepannya akan berfokus pada pengawasan terhadap pemanfaatan BBM subsidi seperti solar dan biosolar.

Menurutnya BBM subsidi tersebut seharusnya tidak berhak diterima oleh sektor industri seperti kelapa sawit, pertambangan dan perkebunan.

Baca Juga: Bossman Mardigu dan Helmy Yahya Ditunjuk Sebagai Komisaris BJB, KDM: Mengedepankan Profesionalitas

"Kami akan meminta data lengkap dari Pertamina terkait jumlah pembelian BBM subsidi oleh industri-industri tersebut. Kami ingin mengevaluasi apakah jumlah pembelian itu sesuai dengan kapasitas produksi pabrik atau justru menjadi celah penyalahgunaan," lanjutnya.

Bahkan politisi Fraksi Demokrat tersebut akan mewajibkan industri seperti perusahaan tambang dan perkebunan melapor, dan akan dikenakan sanksi pidana kalau ketahuan melanggar.

Sebagai langkah konkret, Komisi XII bersama Pertamina akan melakukan inspeksi ke sejumlah pabrik dan lokasi tambang di wilayah Sumbar.

Baca Juga: Kebijakan Impor Non-Kuota: Ruang Keadilan Bagi Pelaku Usaha Kecil untuk Bangkit Lebih Kuat

Tujuan dari inspeksi tersebut untuk melihat secara langsung penggunaan BBM subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Sebanyak 140 SPBU di wilayah Sumbar nanti juga akan dipantau melalui sistem control room berbasisi CCTV sebagai langkah pencegahan penyimpangan BBM.