Kebijakan Impor Non-Kuota: Ruang Keadilan Bagi Pelaku Usaha Kecil untuk Bangkit Lebih Kuat

BINGKAINASIONAL.COM - Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan skema impor non-kuota untuk produk-produk yang belum mampu diproduksi dalam negeri.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyano menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan Prabowo itu merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi.

Riyano menilai kebijakan tersebut memberikan ruang keadilan untuk para pelaku usaha kecil agar bisa meningkatkan kapasitas usahanya secara lebih inklusif.

Baca Juga: Jangan Lindungi Predator di Balik Jas Putih! Kurniasih Desak Hukuman Tegas bagi Pelaku Kekerasan Seksual di RSHS Bandung

“Kebijakan Prabowo tentang non-kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan Astacita nasional. Kebijakan ini harus disambut oleh semua pihak,” ujar Riyono, melansir dari laman resmi DPR RI, pada Selasa, 15 April 2025.

Riyano mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk bisa menerjemahkan kebijakan Prabowo tersebut secara akurat dalam praktik teknisnya.

“Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada petani, nelayan, dan juga produk lokal yang sudah eksis tanpa adanya gangguan dari produk impor,” tambahnya.

Baca Juga: Nilai Rupiah Kembali ke Angka Rp16.700, DPR Apresiasi Langkah BI

Prabowo sendiri menekankan bahwa kebijakan impor non-kuota ini dirancang untuk menyederhanakan birokrasi, menciptakan ekosistem usaha yang sehat serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Riyano menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan bisa mendukung penuh arah kebijakan Prabowo demi mencegah kerugian politik maupun ekonomi di masa mendatang.

“Menteri jangan sampai tidak siap menerjemahkan keputusan Prabowo. Kebijakan yang bagus tapi teknis tidak bisa diterjemahkan akan membuat kerugian bagi Presiden,” ujarnya.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan! Dinkes Garut Ungkap Pernah Dapat Laporan Setahun Lalu, Diduga Dokter Kandungan yang Saat Ini Viral

Riyano juga menyebut bahwa kebijakan Prabowo tersebut bisa memberantas praktik rente impor dan pembentukan kartel yang selama ini merugikan negara sampai triliunan rupiah.

“Kebijakan ini sangat tepat untuk menghapus rente impor dan mengatasi kartel. Tapi jangan sampai kebijakan yang bagus ini gagal diimplementasikan karena kementerian tidak siap,” tegasnya.***