DPRD Kota Bandung Lempar Kritik untuk KDM, Kirim 'Anak Nakal' ke Barak TNI Disebut Tak Sesuai Kaidah Hukum

BINGKAINASIONAL.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengirim anak bermasalah ke barak TNI tua pro dan kontra.

Sejumlah kritik mulai dilontarkan bertubi-tubi kepada Dedi Mulyadi. Kali ini kritik datang dari DPRD Kota Bandung.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati menyebut penyelesaian masalah termasuk untuk 'anak nakal' seharusnya menggunakan landasan jelas sebab Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Juga: India Kembali Luncurkan Serangan Terhadap Pakistan, Konflik Kian Memanas

Melalui keterangannya Radea menerangkan bahwa dalam hukum, sanksi merupakan tindakan yang dikenakan kepada individu setelah jelas dinyatakan bersalah.

"Sanksi yang diberikan terhadap anak-anak yang diduga melakukan beragam kenakalan mulai dari kebiasaan bermain games, melawan orang tua, tawuran, melakukan kekerasan dan sebagainya dengan memasukan mereka ke barak militer dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan kaidah hukum," ujar Radea, Sabtu, 10 Mei 2025.

Baca Juga: Mencuat Kabar Madrasah dan Pondok Pesantren Bakal Dihapus dalam RUU Sisdiknas, DPR Beri Penjelasan

Sementara itu, anak bermasalah yang dikirim ke barak TNI oleh Dedi Mulyadi menurut Radea, adalah anak-anak yang ditunjuk karena beragam dugaan.

Meski sudah melalui persetujuan dari orangtuanya akan tetap anak-anak tersebut belum ada putusan bersalah.

Sedangkan anak menurut Radea adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban mendapatkan perlindungan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Diterpa Beragam Kritikan, Tokoh Berpengaruh di Jabar Ini Sebut KDM Sosok yang Kejam

"Anak adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi hukum, dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Realita di lapangan banyak membuktikan bahwa anak-anak yang bermasalah bermula dari kondisi keluarga yang bermasalah sehingga membentuk karakter negatif pada anak tersebut dan menimbulkan masalah pada lingkungan sekitarnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Radea menerangkan, seharusnya pemerintah memperdalam dulu sebab atas perilaku negatif anak-anak yang dianggap nakal tersebut.

Baca Juga: Spesifikasi Realme GT 6, HP Flagship di Harga Rp 10 Jutaan