BINGKAINASIONAL.COM - Kader PDIP, Utut Adianto jadi sorotan publik usai DPR mengadakan pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont beberapa waktu lalu.
Pasalnya, Utut Adianto merupakan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus ketua Panitia Kerja (Pansa) pembahasan revisi UU TNI tersebut.
Perkembangan terbaru, Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat revisi UU TNI dibawa ke paripurna untuk disahkan.
Kesepakatan tersebut dibuat melalui rapat kerja pembicaraan tingkat I revisi UU TNI di ruang Banggar DPR RI, Jakarta, 18 Maret 2025.
"Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja dilanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi dan Timus, Timsin, juga telah melaporkan kepada Panja," ujar Utut Adianto di Komplek Senayan, 18 Maret 2025.
Politisi PDIP itu pun mengungkap bahwa ada pesan khusus dari Ketua Umum Megawati terkait pembahasan revisi UU TNI.
Baca Juga: Polemik RUU TNI, Komisi I DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa ke Rapat Paripurna
Menurutnya, Megawati berpesan agar tetap menjaga supremasi sipil dalam pembahasan revisi UU TNI.
"Ibu hanya berharap agar dwifungsi tidak muncul lagi dan supremasi tetap di tangan sipil," ujarnya.
Kendati demikian, Megawati menurut Utut tidak sepenuhnya menolak revisi UU TNI. Ia menerangkan jika Megawati juga berpesan agar memperjuangkan kesejahteraan para prajurit TNI.
Baca Juga: DPR Gelar Konferensi Pers Terkait RUU TNI, Dasco: Supremasi SIpil Tetap Terjaga
"Berikan perhatian yang layak kepada para prajurit," imbuh Utut Adianto.
Utut juga menjelaskan bahwa PDIP bukan satu-satunya partai politik yang mendukung pembahasan revisi UU TNI.
Artikel Terkait
Ketua KPU Jawa Barat Beberkan Evaluasi Selama Penyelenggaraan Pilkada 2024
Akademisi UIN Bandung Ingatkan Pentingnya Peran Pengawasan pada Pilkada Jawa Barat 2024
DPR Gelar Konferensi Pers Terkait RUU TNI, Dasco: Supremasi SIpil Tetap Terjaga
Tolak Tudingan Rapat RUU TNI Sembunyi-sembunyi, Dasco: Itu Rapat Terbuka
Polemik RUU TNI, Komisi I DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa ke Rapat Paripurna