Kabid PTKP BADKO HMI Jawa Barat Kembali Soroti Institusi Kepolisian, Sebut Sedang Alami Disfungsi

BINGKAINASIONAL.COM - Kabid PTKP Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat Hilman Hadafi kembali menyoroti Polda Jawa Barat.

Hilman menilai bahwa Polda Jabar melakukan pembiaran terhadap sejumlah kasus yang sempat ramai diperbincangkan oleh publik yang menyeret institusi kepolisian.

Sederet kasus yang ia maksud diantaranya adalah kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan sejumlah oknum polisi saat melakukan operasi tilang di jalan atau ketika pembuatan SIM berkendara.

Baca Juga: Polemik Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Berlanjut, Megawati Ikut Turun Minta Hal Ini ke Ayah Gibran

Hilman memandang bahwa perilaku tersebut tak pantas dilakukan oleh polisi yang seharusnya bisa menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat.

"Kami menyoroti kasus-kasus yang seolah dibiarkan oleh Polda Jabar. Diantaranya adalah yang ramai kemarin, bahkan mungkin sampai sekarang terkait pungli saat tilang, saat bikin SIM, harusnya kan polisi ini menegakkan hukum bukan pungli," ujar Hilman di Sekretariat BADKO HMI Jabar pada Jumat 16 Mei 2025.

Kemudian ia juga menyayangkan terkait aksi premanisme di wilayah Jawa Barat yang tak kunjung diberangus oleh Polda Jabar.

Baca Juga: Referensi Jurusan Rumpun Pendidikan UIN Bandung Menjelang Pendaftaran UM PTKIN 2025 Ditutup

"Terus aksi premanisme di Jawa Barat ini banyak terjadi nggak disikapi dan diberantas sama Polda," kata Hilman.

Selain itu, tindakan represif yang dilakukan sejumlah oknum polisi di setiap aksi demonstrasi mahasiswa juga tidak luput dari sorotan Hilman.

"Belum lagi di tiap aksi mahasiswa, represifitas masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum polisi ini kan," ungkapnya.

Baca Juga: Akui Sudah Selesai Refund Uang Penggemar dan Bayar Sebagian Utangnya, Aldy Maldini Jadikan Pembelajaran

Di tengah penghargaan yang didapatkan oleh Polda Jabar setelah Bidhumas institusi tersebut raih dua prestasi di Rakernis Humas Polri, Hilman mengatakan bahwa hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peran dan tugas Polda Jabar hari ini.

Menurut Hilman, penghargaan tersebut tidak akan menutupi image Polda Jabar sebagai institusi yang korup dan mengalami disfungsi.