Bongkar Awal Mula Utang Rp 334 Miliar ke BPJS Kesehatan, Begini Penjelasan Dedi Mulyadi

BINGKAINASIONAL.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan terkait awal mula utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 334 miliar lebih.

Ia menyebut bahwa hal tersebut terjadi akibat penganggaran sebelumnya tidak memasukkan kewajiban itu dalam prioritas utama.

"BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarannya Rp 334 miliar lebih. Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Senin 23 Juni 2025.

Baca Juga: Upaya Atasi Kemacetan, Bupati Bandung Dadang Supriatna Usulkan Bangun 3 Flyover

Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, Dedi Mulyadi membuat langkah-langkah strategis agar beban anggaran dapat diselesaikan Pemprov Jabar.

Satu di antaranya dengan upaya memasukkan anggaran pembayaran BPJS dalam APBD Perubahan tahun ini.

Ia sudah menginstruksikan kepada sejumlah pejabat terkait untuk menindaklanjuti APBD Perubahan tersebut.

Baca Juga: Spesifikasi Huawei Nova 13 Pro, Dilengkapi Kamera Telefoto Super Canggih

"Saya sudah meminta kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan utang ini di APBD Perubahan," tuturnya.

Kendati demikian, upaya tersebut memiliki konsekuensi besar. Pemerintah mesti memangkas pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan dapat memboroskan anggaran.

Kemudian Dedi Mulyadi menyebut bahwa mulai tahun ini, arah belanja daerah akan difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Baca Juga: Menyusul Serangan AS ke Iran, Presiden Prabowo Segera Evakuasi WNI dari Kawasan Terdampak

"Kita fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, listrik dan air bersih, serta kesehatan," jelasnya.

Terakhir, Dedi Mulyadi menegaskan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk ikut mengalokasikan anggaran perubahan untuk layanan kesehatan.