DPR Membuat Gerakan Stop Impor untuk Dorong Kemandirian Bahan Baku Industri Pertahanan

BINGKAINASIONAL.COM - Ditengah persaingan kenaikan tarif impor dua negara besar Amerika dan CIna, DPR RI menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku industri pertahanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan keprihatinan terhadap ketergantungan industri pertahanan Indonesia terhadap bahan baku impor.

Rieke menilai bahwa ketersediaan bahan baku pada sektor industri pertahanan masih mengandalkan barang impor hingga 70 persen.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Pemerintah akan Tingkatkan Impor Minyak dan LPG Saat Tarif Trump Menggila, Ini Alasannya

Ia menegaskan bahwa pentingnya kemandirian dalam penyedian bahan baku strategis sebagai upaya memperkuat industri pertahanan nasional.

"Sekitar 70 persen bahan baku industri pertahanan Indonesia, khususnya logam seperti baja dan kuningan, masih bergantung pada luar negeri. Jujur saya sangat sakit hati Pak, karena sekarang kita tidak bisa beli bahan baku metalurgi. Ini tidak boleh terulang lagi," ungkapnya, dikutip 11 April 2025.

Rikie yakin bahwa Indonesia mampu memproduksi propelan sendiri mengingat bahan dasarnya dapat diperoleh dengan mudah di Tanah Air.

Baca Juga: Alih-Alih Untung, Apindo Jateng Anggap Tarif Impor AS Justru Jadi Bumerang bagi Ekonomi Amerika Serikat

"Kita mampu, Pak. Bayangkan kalau kemudian kita harus beli, dulu harga satu kilo 18 USD, sekarang bisa sampai 50 USD. Untuk produksi 300 juta butir peluru, kita butuh sekitar 500 ton per tahun," lanjutnya.

Dari hal tersebut ia menyoroti pentingnya menjaga aset strategis serta mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan secara langsung terhadap fasilitas penunjang industri pertahanan.

"Ini harus didukung penuh. Negara harus hadir secara penuh dalam mendanai riset dan pengembangan industri pertahanan, demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan nasional," lanjunya lagi.

Baca Juga: Adu Tarif China-AS Memanas, Dunia Siap-Siap Hadapi Ancaman yang Lebih Berbahaya

Menurutnya, kemandirian pada industri pertahanan tidak bisa mengandalkan PT. Pindad saja melainkan harus ada dukungan penuh dari negara juga.

"Jangan hanya dibebankan ke PT Pindad, tapi harus dibiayai oleh negara. Ini kepentingan nasional. Kalau peluru saja masih impor, bagaimana dengan alutsista lainnya?" Tutupnya.