360 Ribu Ton Beras Bansos Disalurkan Pemerintah, Mentan Ingatkan Soal Potensi Kecurangan

BINGKAI NASIONAL - Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras sebanyak 360 ribu ton pada bulan Juli 2025.

Bansos tersebut disalurkan guna mewujudkan program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di Indonesia.

Hal demikian disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Ia menegaskan bahwa bansos beras ini merupakan bukti negara hadir bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Prabowo Gelar Rapat Virtual di Sela Kunjungannya, Bahas Sekolah Rakyat Hingga Koperasi Merah Putih

“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya untuk media pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Dalam penyalurannya, Amran mewanti-wanti bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilakukan dengan pengawasan ketat agar sesuai dengan sasaran masyarakat yang memang berhak.

“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat, yapi untuk SPHP, saya tegaskan BUOG agar hati-hati,” ujar Amran.

Baca Juga: Pemkot Bandung Upayakan Ketahanan Pangan, Dorong Kemandirian Masyarakat Melalui Program Buruan SAE

“Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, saya minta tidak tegas mafia pangan,” imbuhnya.

Amran juga menyatakan bahwa program SPHP ini adalah benteng dari kecurangan beras di masyarakat dan setiap tindakan melanggar akan ditindak tegas.

“Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat, kalau ada yang nakal nanti kita tindak tegas,” imbuhnya.

Program SPHP ini di bawah naungan Badan Pangan Nasional dan BULOG, di mana untuk sampai ke masyarakat melalui pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, hingga Gerakan Pangan Murah.

Baca Juga: Prabowo Sebut Raturan Pengusaha Asal Brasil Rencana akan Diboyong ke Indonesia

Beras SPHP disalurkan dengan kemasan 5 kg yang sudah memiliki harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah.