Tegas! BADKO HMI Jawa Barat Desak Penyelesaian Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB yang Kian Hening

BINGKAINASIONAL.COM - Ketua Umum Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat, Siti Nurhayati menilai kasus dugaan korupsi dalam tubuh Bank Jabar Banten (Bank BJB) menampilkan wajah muram dari institusi keuangan daerah yang kehilangan kredibilitas etisnya.

Menurut Siti, kasus dugaan korupsi tersebut bukan semata urusan penyimpangan prosedural saja. Kasus ini mengandung dimensi struktural dan simbolik yang secara laten menggerogoti prinsip akuntabilitas demokratis.

Baca Juga: Sekjen Gerindra Bongkar Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, Ternyata Ada Andil Besar Ini

Berdasarkan hal tersebut, BADKO HMI Jawa Barat di bawah kepemimpinan Siti Nurhayati menyerukan desakan serius kepada seluruh pemangku otoritas penegakan hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mendesak agar KPK segera memperluas dan memperdalam intervensi hukum terhadap indikasi korupsi di Bank BJB yang hingga kini belum mengalami progres signifikan secara substantif.

"KPK memang telah menunjukkan keterlibatan parsial, namun keterlibatan tersebut belum menjelma menjadi gerakan penindakan yang masif dan berlapis. Kami menagih bukan sekadar keberadaan lembaga, tapi kehadiran fungsional yang melampaui sekat prosedural," kata Siti Nurhayati, Sabtu, 26 April 2025.

Baca Juga: Badai Politik Mengarah ke Prabowo, Diminta Rombak Menteri Hingga Gibran Didesak Mundur dari Jabatannya

Menurutnya, Bank BJB sebagai entitas perbankan milik daerah seharusnya memegang posisi strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan, menggerakkan pembangunan berbasis daerah, serta memperkuat kemandirian fiskal Jawa Barat dan Banten.

Namun, dugaan korupsi di dalamnya menandakan adanya pergeseran orientasi dari pelayanan publik menuju arena akumulasi kekuasaan privat.

Bukan hanya nilai ekonomi yang tercederai, tetapi juga nilai legitimasi sosial yang melekat pada institusi tersebut. Penempatan dana, kebijakan kredit, dan relasi kuasa dalam tubuh BJB yang terindikasi sarat konflik kepentingan, patut diposisikan sebagai isu etik kenegaraan, bukan sekadar kesalahan administratif.

Baca Juga: Forum Purnawirawan Tuntut Gibran Mundur dari Jabatannya, Wiranto Ungkap Respons dari Presiden Prabowo

"Kasus ini bukan sekadar refleksi kegagalan pengawasan internal, tetapi indikasi kuat bahwa ada sirkuit kekuasaan yang menjadikan BJB sebagai instrumen pendanaan politik atau bahkan sarana reproduksi rente" kata Siti Nurhayati.

BADKO HMI Jawa Barat mencatat bahwa KPK memang telah membuka jalur penyelidikan, namun belum menunjukkan intensitas yang memadai untuk mengurai anatomi kasus secara utuh. Hingga hari ini, belum tampak pendekatan investigatif yang menembus lapisan-lapisan oligarkis yang menopang kasus ini.

Di tengah kompleksitas korupsi yang bersifat systemic embeddedness, dibutuhkan kehadiran institusi negara yang memiliki ketegasan epistemik dan keberanian politis, bukan sekadar prosedural administratif. KPK diharapkan tak hanya menyasar individu pelaku, melainkan mampu memetakan pola, jejaring, dan struktur kejahatan kolektif yang menyandera BJB.