Tegas! BADKO HMI Jawa Barat Desak Penyelesaian Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB yang Kian Hening

Baca Juga: Baleg DPR RI Rencanakan Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan dengan Metode Omnibus Law

Poin-Poin desakan dari BADKO HMI Jawa Barat:

1. KPK agar segera meningkatkan eskalasi penanganan kasus BJB dari tingkat indikatif ke tahap penindakan struktural, dengan pendekatan forensik keuangan dan audit independen berbasis publik.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menghentikan narasi normatif dan membuka diri pada keterlibatan publik dalam pengawasan atas BJB sebagai entitas publik.

3. DPRD Provinsi Jawa Barat, agar tidak menjadi bagian dari kesenyapan kolektif, dan segera membentuk Pansus Investigasi BJB sebagai wujud kontrol demokratis yang akuntabel.

Baca Juga: Diundang dalam Acara Sarasehan di Istana Negara, Begini Permintaan Jubir Presiden pada Jurnalis

4. Perluasan partisipasi masyarakat sipil dalam sistem pengawasan yang desentralistik dan humanistik.

Di tengah stagnasi narasi moral negara, suara publik adalah satu-satunya resonansi yang tersisa untuk menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk kekerasan sistemik yang merampas hak-hak rakyat paling sunyi.

BADKO HMI Jawa Barat menegaskan bahwa pengusutan kasus Bank BJB bukan agenda sektoral, melainkan imperatif historis yang akan menentukan arah etika publik daerah ke depan. Dalam senyap yang terorganisir, keberanian adalah satu-satunya cahaya.***