Terkait 'Gubernur Konten', Dedi Mulyadi Ungkap Anggaran Belanja Media di Jabar Mencapai Rp250 Miliar

BINGKAINASIONAL.COM - Dedi Mulyadi kembali menanggapi terkait kritikan soal 'Gubernur Konten' yang diarahkan kepadanya. Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat ini aktif dalam berbagai flatform media sosial mulai dari Youtube, Instagram dan TikTok.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberi julukan Dedi Mulyadi sebagai 'Gubernur Konten' saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025.

Dedi Mulyadi menanggapi terkait sindiran gubernur konten tersebut. Menurutnya, membuat konten itu bukan pekerjaan utama, akan tetapi upaya agar maksud dan tujuan dari setiap agendanya diketahui oleh masyarakat secara luas.

Baca Juga: KDM Konsisten dengan Kebijakan Larangan Wisuda Sekolah: Saya Tidak Akan Mendengar Siapapun

"Banyak yang membicarakan saya sebagai 'gubernur konten'. Artinya saya hanya bekerja untuk konten," ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Rabu 30 April 2025.

"Pertama, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Harus disebarluaskan dan diketahui rakyat yang dipimpinnya," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu pun sempat menjelaskan anggaran biaya belanja media sebagai upaya penerangan dan informasi kepada publik.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Berikan Tanggapan Pedas Terhadap Elit yang Mengkritik Kebijakannya

Ia membeberkan anggaran belanja media sebelum ia menjadi Gubernur Jawa Barat itu nilainya mencapai Rp 50 miliar.

"Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun sampai Rp 50 miliar. Kalau setahun Rp 50 miliar, maka 5 tahun bisa mencapai Rp 250 miliar," imbuhnya.

Kemudian, Dedi Mulyadi menyebut bahwa dirinya aktif bermedia sosial ternyata membawa manfaat lain bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Mensesneg Ungkap Prabowo Belum Cari Pengganti Hasan Nasbi yang Mengundurkan Diri

Pasalnya, dengan aktifnya bermedia sosial ia bisa menyebarkan informasi, hasil kerja dan membangun citra pemerintah tanpa harus mengandalkan anggaran belanja media.

"Tapi dari aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan Rp47 miliar," ujar Dedi Mulyadi.