Dedi Mulyadi Berikan Tanggapan Pedas Terhadap Elit yang Mengkritik Kebijakannya

BINGKAINASIONAL.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau disapa KDM memberikan tanggapan terhadap kritikan elit pemerintah yang berkomentar tentang kebijakannya membina siswa bermasalah di barak TNI dan Polri.

Sebelumnya KDM memang mengeluarkan kebijakan untuk menangani siswa bermasalah, dan hal tersebut menuai banyak sorotan termasuk elit pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, KDM nampaknya memberikan tanggapan atas komentar elit politik yang mengkritisi kebijakan siswa bermasalah tersebut.

Baca Juga: Mensesneg Ungkap Prabowo Belum Cari Pengganti Hasan Nasbi yang Mengundurkan Diri

KDM memberikan sindiran kepada elit politik yang mengkritisi kebijakan yang dikeluarkannya tersebut dengan mengatakan bahwa elit hanya bisa berkomentar saja.

"Pertanyaannya, elite-elite ini ngurusin nggak yang tawuran tiap hari? Elite-elite ini ngurusin nggak itu anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuma komentar aja bisanya," ungkap KDM selepas menghadiri rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa, 29 April 2025.

Lebih lanjut KDM menilai bahwa kebijakan yang baru dikeluarkannya tersebut lebih banyak dikritik elit daripada masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga: Tegas! DPR Minta Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Mundur, Buntut Kasus Pelecehan Dokter PPDS di RSHS

"Dicek di media sosial siapa yang paling mendukung kebijakan saya, rakyat Jabar. Siapa yang menentang, para elite," lanjutnya.

KDM menilai bahwa kebijakan tersebut dikeluarkannya untuk dilihat oleh Kementerian Pendidikan Nasional agar dapat dijadikan sebagai contoh.

"Ini kan kita kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jabar," tutupnya.

Baca Juga: Kembali Soroti Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Dokter PPDS di RSHS, DPR: Jangan Ada Intervensi Terhadap Hukum

Baca Juga: Hasan Nasbi Mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ada Kaitannya dengan Teror Kepala Babi?

Menurut keterangannya, kebijakan menangani siswa bermasalah ini di barak TNI dan Polri akan mulai dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan Mei 2025.