BINGKAI NASIONAL - Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait isu pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Sebagaimana diketahui, isu pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden RI kini menjadi dinamika politik.
Surat pemakzulan untuk Gibran itu sudah diterima oleh DPR dari Forun Purnawirawan Prajurit TNI.
Terbaru ini, Jokowi menegaskan jika Indonesia memiliki system ketatanegaraan yang harus dihormati oleh semua pihak.
Baca Juga: Banyak Masalah Teknis di Pelaksanaan Haji 2025, Saan Mustopa Ingin Revisi UU Haji dan Umrah
"Iya diikuti saja proses sistem ketatanegaraan kita, bahwa ada yang menyurati seperti itu (pemakzulan)," ujar Jokowi kepada wartawan di kediamannya, Solo, Jumat 6 Juni 2025.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan jika di Indonesia pemilihan presiden itu sepaket dengan wakil presidennya, tidak seperti di beberapa negara lain.
"Pemilihan presiden kan satu paket, bukan sendiri-sendiri," kata Jokowi.
"Seperti di Filipina sendiri-sendiri, di kita ini (Indonesia) kan satu paket. Memang mekanismenya seperti itu,” ia menambahkan.
Baca Juga: Menteri ESDM Keluar dari Pintu Belakang Bandara, Seketika Warga Papua Teriakan 'Bahlil Penipu'
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa proses pemakzulan bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme hukum hanya memungkinkan pemakzulan apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran berat.
“Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu (bisa terjadi) jika presiden atau wakil presiden misalnya melakukan perbuatan tercela,” Jokowi menegaskan.
Pernyataan ini datang di tengah maraknya wacana yang berkembang di ruang publik terkait legalitas dan etika terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Artikel Terkait
Bantah Isu Pergantian Kapolri, Seskab Teddy Bongkar Agenda Rutin Menghadap Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Sampaikan Pesan Khusus di Hari Raya Idul Adha 2025, Ajak Masyarakat untuk Dahulukan Kepentingan Bangsa
Usai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Dedi Mulyadi Minta Kantor Pemerintahan Bersih dari Timses
Menteri ESDM Keluar dari Pintu Belakang Bandara, Seketika Warga Papua Teriakan 'Bahlil Penipu'
Banyak Masalah Teknis di Pelaksanaan Haji 2025, Saan Mustopa Ingin Revisi UU Haji dan Umrah