Banyak Masalah Teknis di Pelaksanaan Haji 2025, Saan Mustopa Ingin Revisi UU Haji dan Umrah

BINGKAINASIONAL.COM - Wakil ketua DRP RI Saan Mustopa menegaskan bahwa berbagai masalah yang terjadi selama periode penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan menjadi catatan penting.

Catatan tersebut akan dibawa dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kebanyakan keluhan jamaah haji tahun ini menurutnya menyangkut hal-hal teknis, mulai dari konsumsi, transportasi hingga akomodasi.

"Keluhan paling banyak dari jamaah berkaitan dengan makanan. Baik makanan yang disiapkan saat di Arafah maupun untuk kebutuhan sarapan dan konsumsi harian, banyak yang mengeluh soal kualitas dan keterlambatan distribusi," ungkap Saan, dikutip 07 Juni 2025.

Lebih lanjut, Saan juga menyoroti persoalan transportasi yang dinilai belum tertangani secara optimal oleh pihak penyelenggara haji tahun ini.

Baca Juga: Menteri ESDM Keluar dari Pintu Belakang Bandara, Seketika Warga Papua Teriakan 'Bahlil Penipu'

"Ada jamaah yang baru mendapatkan kendaraan hingga pukul 4 pagi, padahal seharusnya sudah diberangkatkan jauh sebelumnya," selanjutnya.

Saan menegaskan bahwa seluruh catatan dan temuan dari lapangan ini harus dijadikan evaluasi serius untuk kepentingan jangka panjang dalam bidang penyelenggaraan haji.

Menurutnya revisi UU Haji dan Umrah yang sedang berjalan harus betul-betul mengakomodasi realita lapangan yang terjadi saat pelaksanaan haji.

"Temuan-temuan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi. Ini bukan hanya soal perbaikan hari ini, tapi juga ke depan. Maka revisi UU Haji dan Umrah yang sedang berjalan harus betul-betul mengakomodasi realitas lapangan," ungkapnya lagi.

Baca Juga: Usai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Dedi Mulyadi Minta Kantor Pemerintahan Bersih dari Timses

Ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk segera menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk untuk segera diselesaikan.

"Dalam sisa tahapan pelaksanaan haji—seperti di Muzdalifah dan Mina—penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti masukan-masukan ini, agar pelayanan kepada jemaah dapat terus ditingkatkan," tutupnya.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan haji tahun ini memiliki banyak kekurangan seperti kekurangan tenda di tanah arafah.