Dedi Mulyadi Buka-bukaan Soal Utang Warisan Era Ridwan Kamil Rp 300 M ke BPJS Kesehatan

BINGKAINASIONAL.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka-bukaan terkait utang warisan era gubernur sebelumnya yakni Ridwan Kamil Rp 300 miliar kepada BPJS Kesehatan.

Utang warisan pra era Ridwan Kamil tersebut diungkap setelah dilakukannya audit ulang terhadap pos anggaran di bidang kesehatan oleh Pemprov Jabar.

Temuan ini dibongkar langsung oleh Dedi Mulyadi hingga menjadi sorotan masyarakat Jawa Barat. Cukup menyita perhatian publik, Dedi Mulyadi pun tak segan-segan saat membeberkannya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Praktik Siswa Titipan dalam Proses SPMB 2025

Orang nomor pertama di Jawa Barat itu mengungkapkan bahwa utang yang cukup besar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 300 miliar tersebut muncul pada era kepemimpinan sebelumnya.

Kala Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyebut bahwa adanya utang yang cukup besar di bidang kesehatan. Hal tersebut jelas merupakan beban yang cukup serius bagi Pemprov Jabar.

Dampaknya pun dirasakan secara langsung dalam sisi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga: Kang DS Beri Masukkan ke KDM: Program Maghrib Mengaji Jadi Alternatif Selain Barak Militer

Kemudian Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa utang warisan era kepemimpinan sebelumnya itu terjadi akibat adanya kelalaian.

Pemerintah sebelumnya memilih untuk memperbanyak dana hibah, ketimbang membayar kewajiban, terkhusus BPJS Kesehatan.

“Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup, lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah ke BPJS?” kata Dedi Mulyadi dalam sebuah keterangan, dikutip pada Senin, 16 Juni 2025.

Baca Juga: Jadi Tuan Rumah MTQH ke-39, Kang DS Berharap Bisa Mendongkrak Ekonomi Pelaku UMKM

Tak cukup sampai di sana, Dedi Mulyadi pun lantas membeberkan bahwa dana Pemprov Jabar selama ini banyak disalurkan untuk membiayai operasional Bandara Kertajati hingga Rp 60 miliar.

Meski begitu, menurutnya bandara tersebut terus mengalami kerugian dan hanya menjadi beban anggaran pemerintah.