Komisi VI DPR RI Mempertanyakan Praktik Kuota Hangus Telkomsel yang Dinilai Kejam

BINGKAINASIONAL.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI, Sadarestuwati, menyampaikan beberapa kritik tajam.

Hal itu terkait selisih signifikan antara pendapatan usaha, laba usaha, dan laba bersih perusahaan ditriwulan pertama.

Ia mempertanyakan terkait laba usaha sebesar Rp.18,2 triliun namun laba bersih mencapai Rp.15,9 triliun.

Baca Juga: Mensos Pastikan Kesiapan Sekolah Rakyat untuk Beroperasi, Seluruh Komponen Sudah Siap

Iya juga menanggapi terkait salah satu perusahaan BUMN yang strategis dengan dominasi pasar melalui Telkomsel, memerlukan penjelasan yang sangat detail.

"Jadi pendapatan usaha triwulan pertama 2025 ini sebesar Rp.36,6 triliun dari laba usaha Rp.18,2 triliun dengan margin 49,8% namun laba bersih turun drastis menjadi Rp.15,9 triliun sebagai BUMN strategis dengan dominasi pasar kuat melalui Telkomsel 3 selisih ini perlu penjelasan yang sangat detail" ucap sadarestuwati stuati di gedung DPR.

Salah satu legislator asal Jawa Timur ini, mengkritik keras terkait praktik kuota yang hangus dari Telkomsel.Ia menyamakan kebijakan ini dengan promo aplikator ojek online yang sering dikeluhkan masyarakat.

Baca Juga: Persis Solo Resmi Datangkan Amunisi Baru untuk Tim Kepelatihan Jelang Liga 1 2025/2026

"Jika di komisi V kami menyebut promo ojol Sebagai penipu maka di sini saya katakan bahwa Telkomsel kejam karena melenyapkan kuota pelanggan nilainya tidak kecil loh kalau dihitung" ujarnya.

Sadarsetuati membagikan pengalaman pribadi dengan menanggapi keterbatasan jaringan.

"Ini saya contohkan loh di daerah saya di pelosok seperti di desa saya Starlink tidak terjangkau untuk telepon pun kami harus mencari Spot sinyal kadang harus ke atas atau keluar rumah dulu jika tidak pakai wi-fi" ungkapnya.

 Baca Juga: Sebagai Pelipur Usai Diserang Ahmad Dhani, Irwan Berikan Hadiah Mobil Mewah untuk Maia Estianty

Ia meminta agar transparasi perhitungan kuota, tidak terpakai harus berkontribusi pada laba perusahaan.

"Sebagai pengguna Kartu Halo yang jarang pakai kuota saya selalu membayar penuh setiap bulan ke mana larinya kuota sisa lebih dari 50% ini? " ujarnya.

Mengenai kontribusi ke negara sadartuati menyayangkan, realisasi pajak dan dividen BUMN telekomunikasi periode 2020 2024 yang hanya sebesar Rp.20, 041,5 triliun.