BINGKAI NASIONAL - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung tengah jadi sorotan publik.
Pasalnya, kedua kepala daerah tersebut kini saling lempar sindiran ihwal survey yang mengatakan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia.
Sebelumnya, Pramono menyebut bahwa Jakarta masih berada di peringkat ke-5 kota termacet berdasar hasil survey perusahaan teknologi navigasi asal Belanda, Tomtom.
Baca Juga: Benarkan Adanya Kantor di Papua, Mendagri: Tapi Bukan untuk Wapres
"Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia, dan selalu kota termacet 10 besar di dunia," tutur Pramono dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025.
"Boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada," imbuhnya seraya menyinggung Dedi Mulyadi.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jabar itu pun turut menanggapi terkait Bandung yang dinobatkan sebagai kota termacet nomor 1 di Indonesia.
Dedi menuturkan, meskipun kemacetan melanda Kota Bandung namun menurutnya cuaca di daerah tersebut terasa sejuk.
Baca Juga: Tanggapi Ancaman Trump Menaikkan Tarif Tambahan Bagi BRICS, Komisi I: Prinsip Non-Blok Harus Dijaga
"Kalau saya merasakan sih macet di Bandung itu dingin," tutur Dedi kepada awak media di sela-sela acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Meski demikian, Gubernur Jabar itu mengaku tidak menutup mata soal penyebab kemacetan di Kota Kembang itu, seraya menyebutkan segelintir faktor penyebabnya.
"Problem Bandung itu jalannya kecil-kecil. Kemudian selain jalannya kecil-kecil jumlah kendaraan banyak," tukasnya.***
Artikel Terkait
Soal Wacana Pelegalan Aktivitas Tambang di Sekotong, ESN Berikan Kritik Tajam Kepada Pemda Lobar
Komisi VI DPR RI Mempertanyakan Praktik Kuota Hangus Telkomsel yang Dinilai Kejam
Setelah Kosong 2 Tahun, Dubes RI untuk AS Bakal Hadapi Tantangan Tarif Impor 32 Persen
Tanggapi Ancaman Trump Menaikkan Tarif Tambahan Bagi BRICS, Komisi I: Prinsip Non-Blok Harus Dijaga
Benarkan Adanya Kantor di Papua, Mendagri: Tapi Bukan untuk Wapres