Dedi Mulyadi Singgung Soal Beban Publik Bagi Politisi Terkait Pencegahan Korupsi

BINGKAI NASIONAL - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi singgung soal pemberantasan korupsi dan risiko lapangan bagi kepala daerah.

Hal demikian diungkapkan Dedi Mulyadi saat menyampaikan pidato di Rakor Pencegahan Korupsi yang digelar KPK di Ancol, Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025.

Dedi Mulyadi menuturkan pencegahan korupsi sejatinya merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Baca Juga: Hasto Bacakan Nota Pembelaan, Sebut Terkait Penolakan Timnas Israel Jadi Awal Kriminalisasi Terhadap Dirinya

"Pemberantasan korupsi itu kan intinya bahwa negara harus memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan fiskal, agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai," ujar Dedi Mulyadi dalam pidatonya.

Menurut Dedi Mulyadi ada beberapa aspek yang harus dapat ditingkatkan mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga layanan publik lainnya termasuk investasi.

Lebih lanjut, soal korupsi menurut Dedi Mulyadi politisi memiliki risiko lebih tinggi karena beban publiknya lebih besar.

Baca Juga: Saling Sindir Gubernur Jabar dan DKI Jakarta Ihwal Hasil Survey Bandung Sebagai Kota Termacet

“Justru menurut saya, yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu enggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu enggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional,” jelasnya.

Kepala daerah menurut Dedi Mulyadi jelas memiliki beban publik lebih besar terutama ketika turun ke lapangan.

Baca Juga: Benarkan Adanya Kantor di Papua, Mendagri: Tapi Bukan untuk Wapres

“Kalau nengok banjir, tidak cukup dibanjir. Sembakonya, penanganan mesinnya, segala macam. Nah, kepala daerah yang tidak siap dengan fiskal tunai itu enggak mungkin yang kemarin saja belum balik harus keluar lagi,” imbuhnya.***