BINGKAI NASIONAL - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono buka suara terkait polemik Teras Cihampelas, Kota Bandung.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi minta agar Teras Cihampelas dibongkar saja.
Terbaru ini, Ono Surono menuturkan jika Teras Cihampelas sudah diputuskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan untuk tidak dibongkar.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Singgung Soal Beban Publik Bagi Politisi Terkait Pencegahan Korupsi
Ia menjelaskan bahwa salah satu ikon Kota Bandung itu akan dikelola kembali untuk menghidupkan sektor UMKM.
"Kang Farhan Wali Kota Bandung sudah memutuskan Teras Cihampelas tidak dibongkar akan tetapi di kelola, dimanfaatkan dengan baik, menghidupkan kembali UMKM di Kota Bandung," ujar Ono Surono melalui unggahannya, Sabtu 12 Juli 2025.
Politisi dari PDI Perjuangan itu pun menegaskan dukungannya kepada Wali Kota Bandung untuk mengelola kembali Teras Cihampelas.
Ia juga mengajak kepada warga Kota Bandung untuk mendukung keputusan dari Farhan karena dinilai dapat berefek pada ketahanan ekonomi.
"Saya sangat mendukung dan mohon warga Kota Bandung juga mendukung. Karena disaat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja maka warga harus difasilitasi dengan tempat," jelasnya.
Sekali lagi, Ono Surono menegaskan dukungannya kepada Farhan untuk menghidupkan kembali Teras Cihampelas menjadi ikon Kota Bandung.
Baca Juga: Saling Sindir Gubernur Jabar dan DKI Jakarta Ihwal Hasil Survey Bandung Sebagai Kota Termacet
"Terus bergerak Kang Farhan. Mudah-mudahan Teras Cihampelas bisa kembali menjadi ikon Kota Bandung, destinasi, kunjungan, belanja bagi warga Jawa Barat," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Tanggapi Ancaman Trump Menaikkan Tarif Tambahan Bagi BRICS, Komisi I: Prinsip Non-Blok Harus Dijaga
Benarkan Adanya Kantor di Papua, Mendagri: Tapi Bukan untuk Wapres
Saling Sindir Gubernur Jabar dan DKI Jakarta Ihwal Hasil Survey Bandung Sebagai Kota Termacet
Hasto Bacakan Nota Pembelaan, Sebut Terkait Penolakan Timnas Israel Jadi Awal Kriminalisasi Terhadap Dirinya
Dedi Mulyadi Singgung Soal Beban Publik Bagi Politisi Terkait Pencegahan Korupsi