Penerimaan Cukai Terganggu! Pemerintah Tindak Tegas Peredaran Rokok Ilegal

BINGKAINASIONAL.COM - Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk meninjau langsung operasional pabrik rokok PT Gudang Garam pada 11 April 2025 lalu.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti sejumlah hala dalam kunjungan tersebut termasuk penerimaan cukai Indonesia yang menurun serta peredaran rokok ilegal.

Menurutnya peredaran rokok ilegal di Indonesia harus segera diatasi, karena hal tersebut berdampak pada penurunan penerimaan cukai negara.

Baca Juga: Perubahan Iklim Ancam Pertanian Indonesia, Ini Strategi Menghadapinya

"Rokok ilegal merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi oleh Bea Cukai. Rokok ilegal jelas merusak penerimaan negara. Kita perlu mempelajari secara mendalam penyebabnya. Umumnya rokok ilegal muncul karena tingginya tarif cukai dan aturan harga jual eceran (HJE) yang menekan kelas rokok tertentu, sehingga mendorong praktik ilegal," ungkapnya, dikutip 12 April 2025.

Berdasarkan data, diketahui bahwa hingga Februari 2025 penerimaan cukai Indonesia tercatat sebesar Rp.39,6 triliun atau menurun 2,7 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab utama penurunan ini karena menurunya produksi rokok pada November dan Desember 2024 sebesar 5,2 persen.

Baca Juga: Update Harga Emas Hari Ini, Antam 24 Karat Naik Jadi Rp 1,9 Juta per Gram

Misbakhun menyatakan bahwa persoalan rokok ilegal tidak bisa dianggap sepele, perlu dipikirkan jalan keluar yang tepat menghadapi masalah ini.

"Banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab memanipulasi klasifikasi produk, bahkan ada yang menjual rokok polos tanpa pita cukai. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus pikirkan strategi keluar yang tepat," lanjutnya.

Maraknya peredaran rokok ilegal ini berdampak pada tren penurunan penjualan yang menimpa PT Gudang Garam.

Baca Juga: Apa Kabar Energi Selama Libur? Posko ESDM 2025 Resmi Tutup

Selain masalah rokok ilegal, tantangan lain datang dari kebijakan fiskal yang dinilai kurang ramah terhadap pelaku industri.

Akibat tarif cukai yang terus meningkat serta HJE yang sangat ketat, mendorong pelaku industri kecil melakukan praktik-praktik ilegal.