Evita Nursanty Soroti Potensi Kerusakan Terumbu Karang Akibat Hilirisasi Nikel

BINGKAINASIONAL.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang di Raja Ampat akita lalulangnya kapal tongkang pengangkut nikel.

Evita Nursanty kembali mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan pariwisata strategis demi perwujudan hilirisasi nikel yang timpang.

Kritikan Evita ini sudah sesuai dengan tugasnya di DPR yang membidangi urusan pariwisata dan investasi sebagai Wakil Ketua Komis VII DPR RI.

"Satu kapal tongkang lewat, bisa bikin rusak satu ekosistem karang. Apa kita sudah siap kehilangan spot diving terbaik dunia karena lalu lintas logistik nikel?," ungkapnya dikutip 12 Juni 2025.

Baca Juga: Mengenal Kontrak Karya atau Hak Istimewa Izin Usaha PT Gag Nikel di Raja Ampat

Evita juga lebih lanjut menegaskan bahwa konsep nilai tambah tidak harus melulu harus lewat jalur pengolahan mineral saja.

Masih ada sektor pariwisata yang menurutnya merupakan bentuk hilirisasi dari alam menjadi pengalaman dan dari budidaya devisa.

"Tapi bedanya, pariwisata tidak merusak. Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa memberi makan rakyatnya sampai generasi turun-temurun jika dikelola dengan bijak," lanjutnya.

Evita kemudian mengambil Swedia sebagai contoh negara yang tidak membuka lahan tambang karena terdapat kawasan konservasi seperti Taman Nasional.

Evita menegaskan bahwa pemerintah Indoensia juga harus mempertimabngkan hal tersebut, tidak harus mengorbankan daerah konservasi negara.

Baca Juga: Alasan IUP Gag Nikel Tidak Dicabut, Ternyata Memiliki Hak Istimewa Ini

"Jangan korbankan wilayah konservasi kita yang punya banyak nilai. Di sana bukan hanya punya kekayaan alam, tapi kita punya masyarakat adat yang harus dilindungi juga," tegasnya.

Evita juga meminta Pemerintah pusat mengawasi kebijakan tata ruang dan investasi di daerah, khususnya di wilayah-wilayah konservasi. Hal ini guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Evita uga berkomitmen dan memastikan bahwa Komisi VII DPR akan terus mengawal proses ini melalui fungsi pengawasan dewan dari fungsi legislatif.