BINGKAI NASIONAL - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti ketidak hadiran Presiden Prabowo di forum pertemuan PBB.
Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir ini, forum pertemuan PBB tidak dihadiri langsung oleh kepala negara, melainkan diwakili Menteri Luar Negeri.
"Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri," ujar Anies saat menyampaikan pidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat di Jakarta, pada Minggu, 13 Juli 2025.
Baca Juga: Dukung Keputusan Farhan, Ono Surono Setuju Teras Cihampelas Tidak Dibongkar
Anies menilai, kehadiran kepala negara di forum pertemuan PBB itu sangat penting sebagai bentuk keseriuasan RI dalam percaturan internasional.
Mantan rival Prabowo di Pilpres 2024 itu menyoroti posisi Indonesia yang strategis di Asia Tenggara, terutama dibandingkan dengan ketegangan yang kerap terjadi di wilayah Asia Timur dan Selatan yang dinilai sebagai wilayah yang tidak stabil secara geopolitik.
"Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh," terang Anies.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Singgung Soal Beban Publik Bagi Politisi Terkait Pencegahan Korupsi
"Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang," imbuhnya.
Melihat situasi itu, Anies menilai Indonesia memiliki peran vital untuk menjaga stabilitas dan keteduhan kawasan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyebut, agar bisa memainkan peran tersebut secara optimal, Indonesia terlebih dahulu harus menyelesaikan berbagai persoalan internal.
"Ketika kita mengatakan kepada dunia. Kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. Eh, you sudah beres dulu soal hak asasi manusia," tegas Anies.
"Kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Ada demokrasi tidak di tempat Anda. Karena itulah. Mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga," tukasnya.***
Artikel Terkait
Benarkan Adanya Kantor di Papua, Mendagri: Tapi Bukan untuk Wapres
Saling Sindir Gubernur Jabar dan DKI Jakarta Ihwal Hasil Survey Bandung Sebagai Kota Termacet
Hasto Bacakan Nota Pembelaan, Sebut Terkait Penolakan Timnas Israel Jadi Awal Kriminalisasi Terhadap Dirinya
Dedi Mulyadi Singgung Soal Beban Publik Bagi Politisi Terkait Pencegahan Korupsi
Dukung Keputusan Farhan, Ono Surono Setuju Teras Cihampelas Tidak Dibongkar