Puan Kembali Tegas Minta Pemerintah Tangani Pengoplosan Gas Subsidi

BINGKAINASIONAL.COM - Kasus gas oplosan kini terjadi kembali, kasus yang ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor tersebut mendapatkan perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan menegaskan kepada pemerintah untuk tidak boleh menutup mata atas kejahatan terhadap rakyat kecil ini yang dapat merugikan banyak pihak.

Menurutnya, praktik ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara saja, lebih besar mengancam nyawa jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh," ungkapnya.

Apalagi tabung yang dimodifikasi secara ilegal memiliki potensi meledak kapan saja yang akan menanggung itu semua adalah ibu-ibu di dapur, anak-anak dan keluarga rumah.

Baca Juga: Direktur PT Gag Nikel Menanggapi Soal Tambang Serta Tuduhan Perusakan Lingkungan

"Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan resikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil," lanjutnya.

Puan juga menyebut tiga kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dengan penghasilan rendah.

Karena subsidi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa banyak orang.

Puan meminta pemerintah untuk bertindak tegas dan tidak hanya reaktif terhadap suatu kasus pengoplosan yang telah terungkap saja.

Baca Juga: Indonesia Memiliki Cadangan Nikel Terbesar di Dunia, Inilah Manfaatnya

"Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Puan mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi. termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan dan transparansi data distribusi hingga pengecer.

Terakhir Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespon cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi, ia meminta praktik-praktik serupa segera diakhiri.