BINGKAI NASIONAL - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan di masa pemerintahan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencuat ke publik berkaitan dengan hebohnya kasus tambang nikel di Kawasan Raja Ampat.
Publik kali ini mulai menyoroti izin usaha tambang (IUP) yang diberikan kepada empat perusahaan di Kawasan Raja Ampat.
Terbaru ini pemerintah RI akan mencabut IUP empat perusahaan yang melakukan aktivitas tambang di Raja Ampat.
Baca Juga: Mengenal Kontrak Karya atau Hak Istimewa Izin Usaha PT Gag Nikel di Raja Ampat
Hal demikian sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025.
"Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo.
Empat dari lima perusahaan yang mengelola aktivitas tambang nikel di Raja Ampat akan dicabut izinnya.
Keempatnya adalah PT KSM, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dan PT Nurham. Keempat perusahaan itu memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP).
Hanya PT Gag Nikel yang terafiliasi PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam, yang tidak dicabut dengan status izin Kontrak Karya Operasi Produksi.
Diketahui, PT KSM sebagai perusahaan penambang nikel ternyata terafiliasi engan keluarga konlomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.
Kemudian nama Freddy Numberi mencuat ke permukaan sebagai sosok di balik perusahaan pemilik IUP di Raja Ampat tersebut.
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 atau masa pemerintahan Presiden SBY itu ternyata menduduki poisi sebagai Direktur Utama PT Kawai Sejahtera Mining atau PT KSM.
Baca Juga: Kisah Haru Adnan, Anak Yatim Piatu Berjuang Gowes Sepeda dari Brebes Ingin Temui Dedi Mulyadi
Artikel Terkait
Berseloroh Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ganjar: Mungkin Nasi Gorengnya Belum Dimakan
Kebijakan Dedi Mulyadi Masukkan Siswa Nakal ke Barak Tuai Pro Kontra, Denny Cagur Bilang Begini
Ketua DPD Hanura Jateng Ditetapkan Tersangka Dugaan Bisnis Karaoke Striptis, Pihak Partai Siapkan Tim Hukum
Dedi Mulyadi Minta Satpol PP Tindak Tegas Warung Penjual Miras, Upaya Selamatkan Masa Depan Warga Jawa Barat
Bukan Main! Dedi Mulyadi Sebut Selesaikan Problem Indonesia Harus Dimulai dari Jabar, Ini Alasannya